Selasa, 27-Juni-2017
Follow Us:
Otjih Sewandarijatun
Opini | 03/05/2017
Aceh Media
Oleh Otjih Sewandarijatun

Perjuangan panjang yang melelahkan dan meletihkan telah kita tunaikan sebagai warga negara yang baik dengan melaksanakan rangkaian Pilkada serentak 2017 yang berlangsung di 101 daerah dengan perincian 7 Provinsi, 18 Kota dan 76 Kabupaten, termasuk Pilgub DKI Jakarta yang menampilkan duel "el-clasico" antara Ahok-Djarot vs Anies-Sandi telah berakhir, dan menurut versi quick count dimenangkan oleh Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Uno sebesar di kisaran 55,18% untuk Anies-Sandi dan 44,82%
untuk Ahok-Djarot.

Bagaimanapun publik dicengangkan dengan sejumlah fakta dan fenomena menarik khususnya di Pilgub DKI Jakarta antara lain : pertama, pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat kembali menang di TPS tempat Habib Rizieq Syihab mencoblos. Ahok-Djarot juga unggul atas Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Jumlah suara yang sah di TPS ini sebanyak 536 suara. Ahok-Djarot meraih 286 suara, sedangkan Anies-Sandi 250 suara. Ada 11 suara yang tidak sah. Sementara itu, jumlah DPT di TPS ini sebanyak 746 suara. Namun, total jumlah suara yang dihitung sebanyak 547 suara.

Kedua, banyak kalangan yang memprediksi bahwa putaran kedua "el-clasico" akan berjalan alot, bahkan kemenanganpun akan diraih dengan "split-decision", namun faktanya kemenangan Anies-Sandi diraih dengan "unimous-decision" atau kemenangan mutlak setidaknya menurut versi beberapa lembaga survei ternama dan kredibel melalui quick-countnya, seperti Lingkaran Survei Indonesia dengan founder Denny JA menyebutkan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga mendapatkan 55,41%, sedangkan Ahok-Djarot memperoleh 44,59%, Polmark melalui exit poll-nya menyebutkan Paslon Anies-Sandi yang diusung Partai Gerindra dan PKS serta didukung Perindo mendapatkan 56,33% mengalahkan Ahok-Djarot yang diusung PDIP, Nasdem, Partai Golkar, PPP baik kubu Jan Faridz maupun Rommahurmuziy serta  PKB mendapatkan 43,67%; dan Lingkaran Survei Indonesia juga mendapatkan hasil exit-poll yang relatif hampir sama yaitu Anies-Sandi mendapatkan 55,41% menghempaskan Ahok-Djarot yang mendapatkan 44,59%.

Ketiga, banyak kalangan yang menilai Pilgub DKI Jakarta putaran kedua akan diwarnai kerusuhan atau chaos dengan mengacu kepada informasi yang tersebar di berbagai media sosial, termasuk adanya mobilisasi massa dari kalangan Parpol yaitu PDIP dan Gerindra ataupun mobilisasi massa dari kalangan Ormas seperti Banser dan GP Ansor yang memback-up Ahok-Djarot, sedangkan Laskar Pembela Islam-FPI, GNPF-MUI, Aliansi Pergerakan Islam (API) dan lain-lain yang berada dibelakang Anies-Sandi, namun alhamdullilah ternyata pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta putaran kedua berlangsung dengan aman dan lancar, sehingga kembali warga Jakarta pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya mendapatkan deviden politik yaitu pujian internasional terkait semakin matangnya perkembangan demokrasi di Indonesia, hal ini juga karena ada 25 KPU dari berbagai negara turut memantau pelaksanaan hajatan demokrasi di Jakarta tersebut.

Keempat, walaupun kemenangan Anies-Sandi masih berdasarkan hasil quick count bukan berdasarkan riel count (kemungkinan hasil quick count lembaga pemantau Pilkada dengan riel count KPUD DKI Jakarta) tidak akan berbeda jauh, masyarakat Indonesia pada umumnya dan Jakarta khususnya disuguhkan dengan "positive news frame" lainnya antara lain Anies-Sandi tidak jumawa dengan kemenangannya bahkan mengaku akan merangkul Ahok-Djarot; Ahok-Djarot juga langsung menggelar jumpa pers mengakui kekalahan (concede defeat) atas Anies-Sandi dengan jiwa ksatria bahkan Ahok memberikan "personal guarantee" bahwa pendukungnya tidak akan berbuat chaos; bahkan Ahok sudah bertemu dengan Anies di Balai Kota Jakarta (20/4/2017). Fenomena atau fakta indah ini jelas akan menjadi bunga rampai yang menjadi catatan sejarah dan pembelajaran demokrasi bagi generasi muda kita, sehingga alangkah konyolnya jika dirusak dengan beredarnya sejumlah informasi "hoax" yang bertebaran di Medsos. Untuk itu, aparat yang berwenang tidak salah jika mengintensifkan "cyber-patrol" untuk membredel/memblokir akun-akun kurang dewasa/kurang bijaksana tersebut.

Saatnya Bersatu Kembali
Diakui atau tidak, pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta yang menghasilkan "head to head" Ahok-Djarot dengan Anies-Sandi sempat memanaskan situasi dan kondisi tidak hanya di level nasional, namun juga di level daerah. Bahkan ironisnya "percekcokan" karena perbedaan pilihan politik di Pilgub DKI Jakarta konon sempat merambah ke ranah privat yaitu keluarga atau rumah tangga.

Pertarungan yang seru di Pilgub DKI Jakarta juga "dipanaskan" dengan adanya serangkaian sidang penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang juga memicu terjadinya aksi unjukrasa 4 November 2016, 2 Desember 2016, 31 Maret 2017 termasuk "unjurasa rutin setiap hari selasa" yang dilakukan oleh kelompok massa pro dan anti Ahok. Rangkaian ini juga dinilai berbagai kalangan telah menimbulkan segregrasi sosial atau keretakan atau ketegangan diantara masyarakat atau ekstrimnya telah terjadi pengkotak-kotakan dalam masyarakat alias muncul kubu Ahok dan kubu anti Ahok, yang sempat mencemaskan apakah kerusuhan SARA akan mewarnai Pilgub DKI Jakarta. Untunglah, ternyata semua ketakutan dan kekhawatiran itu tidaklah terbukti.

Masyarakat kita jelas semakin dewasa dalam membaca arah dan aras perkembangan politik, masyarakat kita juga tidak terpengaruh dengan provokasi kelompok intoleran ataupun kelompok pembuat onar, masyarakat juga cerdik dalam menyikapi maraknya money politics dan akhirnya masyarakat mampu menjaga keamanan lingkungannya selama Pilkada serentak 2017. Inilah deviden politik yang tidak terkira harganya dan menjadi bukti kesuksesan dan kelancaran Pilkada serentak 2017.

Tantangan bagi Anies-Sandi adalah melakukan rekonsiliasi untuk mengeratkan kembali jalinan kasih diantara masyarakat Jakarta untuk kembali harmonis. Setelah itu, tantangan berikutnya adalah bagaimana Anies-Sandi bisa menggunakan kekuasaannya untuk menyejahterakan masyarakat Jakarta terutama mereka yang masih terbelakang. Tugas ini tidak ringan sebab kenyataan historis menunjukkan kebenaran premis Montesquieu yang menyatakan kekuasaan itu mengandung keserakahan (greedy). Setiap penguasa cenderung untuk senantiasa memperbesar kekuasaan sampai pada kekuasaan tanpa batas. Kekuasaan tanpa batas akan menimbulkan kesewenang-wenangan. 

Tantangan berikutnya adalah bagaimana Anies-Sandi tetap menjaga marwah demokrasi berdasarkan Pancasila bukan berdasarkan liberal apalagi berdasarkan sistem khilafah yang saat ini sedang diperjuangkan secara "taqiyah atau rahasia" oleh ideologi bermahzab transnasional di Indonesia. Anies-Sandi harus menjauhkan praktik pemerintahannya dari praktek-praktek demokrasi liberal, sebab mengacu pada Susan Mendus (2007) dalam Impartiality in Moral and Political Philosophy, demokrasi liberal hanya menjadi cara sekelompok politik dominan mendapatkan kekuasaan negara melalui Pemilu. Selanjutnya kekuasaan dioperasikan berdasar pada kepentingan para elit tanpa pelibatan rakyat. Kekuasan yang berasal dari rakyat tersebut tidak dikembalikan dalam bentuk keadilan hukum, perlindungan keamanan, dan keterlibatan merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan.

Last but not least, Anies-Sandi tidak boleh menisbikan pentingnya pengawasan dan kritik terhadap jalannya pemerintahan sebab pengawasan dan kritik merupakan keharusan dalam tatanan demokrasi sebagai wujud akuntabilitas publik. Tidak ada demokrasi tanpa akuntabilitas, dan tidak ada akuntabilitas tanpa pengawasan dan kritik (no democracy without public accountability and no public accountability without control and criticism). ***

*) Penulis adalah alumnus Universitas Udayana, Bali dan peneliti di Center of Risk Strategic Intelligence Assessment (Cersia) Jakarta.


Anda Pengunjung:
Alamat Redaksi: Jalan Sultan Iskandar Muda 3A Banda Aceh, Provinsi Aceh :: Email: redaksi@acehonline.info