Beranda Hukum Jaksa Cecar Kepala Bappeda soal Asal Muasal Dana Aceh Marathon

Jaksa Cecar Kepala Bappeda soal Asal Muasal Dana Aceh Marathon

BERBAGI
Kepala Bappeda Aceh Azhari saat mendi saksi meringankan untuk terdakwa Irwandi Yusuf di PN Tipikor Jakarta. [Foto: Detik.com]

JAKARTA – Jaksa KPK mencecar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Azhari terkait asal muasal Aceh Marathon. Jaksa menilai pernyataan Azhari bertentangan dengan kesaksian saksi sebelumnya.

Awalnya, Azhari menjelaskan soal Undang-Undang Pemerintah Aceh dan Qanun Pemprov Aceh terkait Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Kemudian, dia menjelaskan, saat itu acara Aceh Marathon masuk pembahasan Pemprov dan berada dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Meski dibahas di pemerintah Aceh, dia menyebut, kegiatan Aceh Marathon itu tidak masuk ke DOKA, tetapi hanya masuk ke perencanaan dana otonomi khusus (otsus) dan masuk ke bidang pariwisata dan olahraga.

“Yang pertama, kami ingin sampaikan Aceh Marathon bukan dana DOKA, tapi dana otsus, opsinya pemerintah Aceh, karena kalau DOKA itu dana yang diterbitkan kabupaten kota,” kata Azhari saat menjadi saksi meringankan di PN Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (4/3/2019).

“Jadi untuk Aceh Marathon yang kita gunakan itu dana porsinya provinsi, bukan DOKA,” sambungnya.

Menurut Azhari, kegiatan tersebut masuk ke sektor olahraga dan pariwisata. Dia menyebut saat itu Pemprov berharap, dengan adanya kegiatan itu, olahraga di Aceh berkembang.

“Seperti yang kami sampaikan, itu program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga. Sub-kegiatan masuk di olahraga berkembang di masyarakat,” jawab Azhari.

Namun jaksa menilai pernyataan Azhari berbeda dengan keterangan saksi yang pernah dihadirkan.

“Loh, beda lagi dong sama saksi Ardian kemarin, dia bilang ini masuk di sub-ekonomi rakyat?,” tanya jaksa.

Menanggapi pernyataan jaksa, Azhari pun meluruskan pernyataannya sebelumnya dan membenarkan jawaban saksi sebelumnya.

“Nah, itu ketika ditarik 7 bidang tadi, itu masuk di sana. Itu baru masuk ke ekonomi sosial, itu adalah dampaknya Pak (ekonomi rakyat),” ucap Azhari

Irwandi didakwa menerima suap Rp 1 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi. Jaksa menyatakan uang tersebut diberikan agar Irwandi Yusuf menyetujui program pembangunan dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun 2018.

Uang itu diberikan Ahmadi secara bertahap. Uang yang diberikan Ahmadi itu kemudian digunakan untuk membayar medali dan jersey kegiatan Aceh Marathon oleh Irwandi.

Atas perbuatan tersebut, Irwandi diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

SUMBER: Detik.com

BERBAGI