Home Nanggroe Ketua Komisi VII DPRA: Pemerintah Aceh Jangan Anggap Remeh Tingginya Kasus Perceraian

Ketua Komisi VII DPRA: Pemerintah Aceh Jangan Anggap Remeh Tingginya Kasus Perceraian

SHARE
Ketua Komisi VII DPRA, Ghufran Zainal Abidin. [Foto: Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Ketua Komisi VII DPRA yang membidangi agama dan budaya, Ghufran Zainal Abidin, meminta Pemerintah Aceh tidak menganggap remeh persoalan tingginya kasus perceraian di Aceh.

“Memang masalah perceraian ini urusan internal rumah tangga, tapi Pemerintah Aceh melalui intansi terkait khususnya Dinas Syariat Islam harus berupaya untuk melakukan upaya pencegahan atau mencari solusi agar kasus perceraian tidak tinggi di Aceh,” kata Ghufran Zainal Abidin, di Banda Aceh, Jumat (1/2/2019).

Ghufran menjelaskan, kasus perceraian memang tidak hanya disebabkan satu faktor, melainkan beberapa faktor seperti persoalan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, serta faktor lainnya.

“Untuk itu, pemerintah perlu menggalakkan kegiatan-kegiatan prefentif yang berkaitan untuk penguatan rumah tangga masyarakat, untuk mengantisipasi munculnya keretakan tumah tangga hingga berujung ke perceraian” ujarnya.

Kegiatan-kegiatan penguatan keagamaan, kata Ghufran, juga perlu ditingkatkan oleh Pemerintah Aceh. Seperti melakukan syiar-syiar keagamaan ke pelosok-pelosok desa, yang juga dalam syiar tersebut membahas pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga.

“Ini tidak menjamin kasus perceraian tidak terjadi, tetapi minimal ada upaya untuk mengantisipasi. Yang jelas, pemerintah tidak boleh menganggap remeh persoalan ini,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Kepada masyarakat, Ghufran mengimbau agar perceraian tidak menjadi pilihan dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di rumah tangga.

“Masyarakat diharapkan berupaya untuk mencari penyelesaian masalah dan mengedepankan komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar perceraian tidak terjadi,” harapnya.

Sebelumnya diberitakan, Mahkamah Syar`iyah Aceh menyatakan kasus perceraian dan telah diputuskan oleh Peradilan Mahkamah Syari’iyah Islam di 23 kabupaten/kota se-Aceh pada tahun 2018 meningkat 13,11 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kasus perceraian di Aceh meningkat, pada 2017 ada 4.917 kasus dan 2018 meningkat menjadi 5.562 kasus,” kata Ketua Mahmakah Syari`iyah Aceh, Jamil Ibrahim di Banda Aceh, Kamis (31/1/2019). [Reza Gunawan]

SHARE