Beranda Ekonomi BKKBN Aceh Gelar Rapat Pengelolaan Anggaran

BKKBN Aceh Gelar Rapat Pengelolaan Anggaran

BERBAGI
Kepala Perwakilan BKKBN Aceh Sahidal Kastri bersama Kepala Kanwil DJPB Aceh Zaid Burhan Ibrahim pada rapat pembinaan pengelolaan anggaran di Kantor BKKBN Aceh, Senin (18/2/2019). Foto Media Center BKKBN Aceh.

BANDA ACEH – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Aceh menggelar rapat pembinaan pengelolaan anggaran.

Rapat yang digelar di ruang rapat BKKBN Aceh, Senin (18/2/2019), menghadirkan Kepala Kanwil DJPB Aceh Zaid Burhan Ibrahim sebagai narasumber. Zaid Burhan memaparkan Spending Review Tahun Anggaran 2019.

Rapat yang dipimpin langsung Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Sahidal Kastri, turut dihadiri pejabat administrator dan pengawasan di jajarannya.

Sahidal pada kesempatan tersebut mengatakan, dalam pengelolaan keuangan diperlukan pengetahuan. Untuk itu dia berharap agar para satker dijajarannya bisa terus mengupdate ilmu.

“Pengetahuan dan pengeloaan keuangan kita semakin bertambah. Untuk itu ilmu perlu terus di-update. Tidak saja sebagai petunjuk dan penambahan, tetapi ada hal-hal yang harus kita ketahui apa penyebab pengelolaan keuangan kita tidak mencapai seratus persen,” kata Sahidal.

Lanjutnya dengan adanya rapat pembinaan dan pengelolaan anggaran diharapkan pengelolaan anggaran 2019 bisa mencapai 100 persen, sesuai peraturan yang ada.

Sementara itu, Zaid Burhan dalam pemaparannya tersebut mengatakan, tujuan dari Spending Review yaitu, pencapaian value for money, memberikan masukan/rekomendasi dalam penyusunan early warning tahun anggaran berjalan dan untuk penyusunan kebijakan pelaksanaan anggaran.

Kemudian juga memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan penanggaran pada tahun berikutnya. Serta sebagai bahan pembinaan kepada satuan kerja terkait guna mengevaluasi kinerja pembangunan dan program prioritas nasional.

Sebut Zaid Burhan ada tiga jenis Spending Review, yaitu pertama review ekonomi dilakukan dalam rangka mengindentifikasi mekanisme perolehan input pemerintah baik barang, jasa yang berpotensi untuk diperoleh dengan harga yang lebih baik.

Kedua yaitu review efisiensi untuk mengindentifikasi kebutuhan ideal belanja dan potensi penghematan. Dan ketiga review efektivitas dilakukan dengan melihat keterkaitan antara eksekusi belanja, capaian, sasaran, dan target pemerintah.

“Ketiga aspek ini, ekonomis, efisien dan efektifitas bisa berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Itu mengapa spending review itu perlu dilakukan, sehingga penggunaan anggaran sesuai aturan dan sudah diperhitungkan dengan baik out nya. Spending review ini juga bisa dilakukan satker,” demikian Zaid Burhan Ibrahim. ***

Sumber: Rilis BKKBN Aceh

BERBAGI