Home Hukum Mangkrak, Penegak Hukum di Aceh Didesak Tindaklanjuti Kasus Dugaan Korupsi Rp 650...

Mangkrak, Penegak Hukum di Aceh Didesak Tindaklanjuti Kasus Dugaan Korupsi Rp 650 Miliar dan Beasiswa

SHARE
Konferensi Pers MaTA terkait penanganan kasus korupsi di 2018. [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Lembaga Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak aparat penegak hukum di Aceh yakni Kejati dan Polda Aceh untuk kembali menindaklanjuti kasus dugaan korupsi bantuan hibah untuk eks kombatan GAM senilai Rp 650 miliar di 11 Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Tahun Anggaran 2013 serta kasus dugaan korupsi pemotongan dana beasiswa BPSDM Tahun Anggaran 2017 yang diduga melibatkan anggota DPR Aceh.

“Kasus ini sudah lama mangkrak atau tidak ditindaklanjuti aparat penegak hukum di Aceh. Saya kira ini aneh sudah sangat lama tidak ada perkembangan apa-apa, seperti kasus dugaan pemotongan beasiswa misalnya, sudah diperiksa saksi hampir 60 orang, tetapi sampai sekarang belum ada tersangkanya,” kata Koordinator MaTA, Alfian, kepada wartawan dalam konferensi pers yang digelar di Kantor MaTA, Selasa (8/1/2019).

Alfian menduga, kasus tersebut didiamkan karena adanya intervensi politik terhadap aparat penegak hukum di Aceh, sehingga kasus-kasus tersebut hingga kini tidak ditindaklanjuti. Akibat tidak adanya tindaklanjut penganan kasus tersebut, kata Alfian, juga akan menimbulkan kekhawatiran publik bahwa kasus itu akan coba ditutup.

“Jika kasus ini terus didiamkan oleh aparat penegak hukum di Aceh, maka kami akan mendorong kasus ini ditindaklanjuti di level nasional,” ungkap Alfian.

Sementara itu Koordinator Bidang Hukum dan Politik MaTA, Baihaqi, mengatakan selain dua kasus tersebut, terdapat sejumlah kasus dugaan korupsi lainnya yang saat ini mangkrak tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum di Aceh.

“Ada kasus yang terjadi di 2006, 2008, dan 2011, yang itu sudah sangat lama, namun proses penyidikannya masih dilakukan sampai saat ini, di 2018 belum selesai. Seperti kasus dugaan korupsi penyertaan modal PD Pakat Beusare di Aceh Barat yang terjadi pada 2006, yang proses penyidikannya baru dilakukan pada 2017. Lalu, kasus PDKS Simeulue yang terjadi pada 2012 yang ditangani Kejati Aceh, yang penyidikannya sudah dilakukan sejak 2014, namun hingga kini belum ada penyelesaian kasusnya. Selain itu ada juga kasus pengadaan alat-alat kesehatan (alkes) RSUZA yang terjadi pada 2008, yang telah memerlukan supervisi KPK, hingga kini juga belum selesai. Kasus-kasus ini beberapa di antaranya kasus mangkrak yang terjadi di Aceh,” jelas Baihaqi.

Sementara itu dalam catatan MaTA terkait penanganan kasus korupsi di Aceh selama 2018, Baihaqi menambahkan, terjadi peningkatan jumlah kasus yang terindikasi korupsi yaitu berjumlah 41 kasus dari 33 kasus yang ditangani pada 2017.

“Tahun 2018, kejaksaan menangani 22 kasus, kepolisian 16 kasus, dan KPK 3 kasus. Sedangkan pada 2017, kejaksaan menangani 18 kasus dan kepolisian 15 kasus,” ujar Baihaqi.

Sedangkan untuk kasus dengan kerugian terbesar yang ditangani aparat penegak hukum, Baihaqi menjelaskan, yaitu kasus BPKS Sabang yang ditangani KPK denga kerugian negara mencapai Rp 313 miliar. Sedangkan yang terbesar ditangani Kejati Aceh, kata Baihaqi, yaitu kasus PDKS Simeulue dengan kerugian senilai Rp 51 miliar, sedangkan Polda Aceh yaitu kasus pengadaan ternak di Lhokseumawe dengan kerugian sebesar Rp 8 miliar lebih.

“Sementara untuk tersangka berjumlah 86 di 2018, meningkat dari tahun sebelumnya di 2017 yaitu berjumlah 78 orang,” tambahnya.***

PENULIS: Reza Gunawan

SHARE