Home Nanggroe Mahasiswa Desak DPRA Cabut Mandat Malik Mahmud dari Jabatan Wali Nanggroe Aceh

Mahasiswa Desak DPRA Cabut Mandat Malik Mahmud dari Jabatan Wali Nanggroe Aceh

SHARE
Aliansi Gerakan Mahasiswa Pemuda Aceh-WN (GEMPA WN) saat menggelar aksi di depan Kantor DPR Aceh. [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Mahasiswa Pemuda Aceh-WN (GEMPA WN) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk mancabut mandat Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar dari jabatan Wali Nanggroe Aceh. Hal itu disampaikan para mahasiswa saat menggelar aksi, Senin (28/1/2019), di Bundaran Simpang Lima Banda Aceh dan di depan Kantor DPR Aceh.

Dalam orasinya, para mahasiswa menyampaikan penobatan Tgk. Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe Aceh untuk kedua kalinya tidak sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA).

“Pebobatan Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe Aceh itu cacat hukum, karena dalam proses pemilihan Wali Nanggroe beberapa waktu lalu, tidak melibatkan para delegasi dan perwakilan ulama dari 23 kabupaten/kota di Aceh,” kata Koordinator Aksi GEMPA WN, Husnul Jamil, kepada wartawan di sela-sela orasinya.

Terkait persoalan tersebut, para mahasiswa mendesak DPRA untuk menggelar paripurna dan mencabut mandat Tgk. Malik Mahmud dari jabatan Wali Nanggroe Aceh.

“Jabatan Malik Mahmud telah berakhir pada 18 September 2018 lalu. Namun dengan waktu singkat, DPRA kembali menggodok dan memproses kembali mengukuhkan Malik Mahmud sebagai wali nanggroe tanpa melibatkan ulama dari 23 kabupaten/kota di Aceh. Untuk itu kami meminta DPRA mencabut mandat Malik Mahmud,” ungkapnya.

Dalam aksi itu para mahasiswa menegaskan aksi yang mereka lakukan adalah untuk memperkuat lembaga Wali Nanggroe Aceh, bukan untuk membubarkan lembaga wali nanggroe.

“Kami hanya meminta agar Malik Mahmud turun, bukan untuk merusak atau membubarkan lembaga Wali Nanggroe,” ujarnya.

Aliansi Gerakan Mahasiswa Pemuda Aceh-WN (GEMPA WN) saat menggelar aksi di depan Kantor DPR Aceh. [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]
Selain mendesak Malik Mahmud turun dari jabatan Wali Nanggroe Aceh, para mahasiswa juga mendesak Badan Pengawas Keuangan (BPK) untuk mengaudit keuangan lembaga Wali Nanggroe Aceh.

“Kami Meminta BPK mengaudit keuangan lembaga Wali Nanggroe, karena ratusan miliar uang rakyat yang telah dianggarkan untuk lembaga itu tidak signifikan untuk perubahan Aceh,” ujarnya.

Saat menggelar aksi di DPRA selama satu jam lebih, belum ada anggota DPR Aceh yang datang menemui para mahasiswa yang menggelar aksi tersebut. Hingga Pukul 12.30 WIB, para mahasiswa masih bertahan di Kantor DPR Aceh. Mereka mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar dan mendobrak kantor DPRA jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, serta mengancam akan menggulingkan Tgk. Malik Mahmud dari jabatan Wali Nanggroe Aceh. [Reza Gunawan]

SHARE