Beranda Lingkungan DPRA Pertanyakan Langkah Plt Gubernur Aceh Selesaikan Persoalan PT EMM

DPRA Pertanyakan Langkah Plt Gubernur Aceh Selesaikan Persoalan PT EMM

BERBAGI
Ketua Komisi II DPRA, Nurzahri. [Foto: AcehPortal]

BANDA ACEH – Ketua Komisi II DPRA, Nurzahri, mempertanyakan langkah Plt. Gubernur Aceh dalam hal penyelesaikan persoalan PT. Energi Mineral Murni (EMM) yang telah mendapatkan izin pertambangan di Beutong oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing (BKPM). DPRA sebelumnya dalam sidang paripurna telah memutuskan menolak pemberian izin tersebut karena bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA).

“Saat ini, pemberian izin pertambangan terhadap PT EMM sedang dalam proses gugatan di PTUN Jakarta oleh Walhi dan masyarakat Beutong, Nagan Raya. Namun perlu ada langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Aceh untuk agar PT EMM tidak beroperasi di Aceh,” kata Nurzahri kepada acehonline.info, Selasa (29/1/2019).

Nurzahri menjelaskan, Pemerintah Aceh dari administrasi yang ada memang telah bekerja sesuai prosedur dengan menerbitkan status pending dan tidak memenindaklanjuti permohonan izin karena starus Aceh moratorium tambang. Namun persoalan itu menurutnya saat ini ada di pusat, yang izinnya telah diberikan oleh BKPM.

“Kami dari DPRA telah memberikan rekomendasi sikap rakyat yang kami wakili bahwa DPRA secara lembaga menyatakan rakyat menolak. Tinggal Plt gubernur selaku orang nomor satu di Aceh yang memiliki kewenangan untuk melakukan langkah selanjutnya,” kata Nurzahri.

Beberapa waktu lalu, Nurzahri menambahkan, dirinya telah bersaksi di persidangan PTUN Jakarta dan menjelaskan tentang kewenangan Aceh dalam hal izin tambang yang diatur dalam UUPA.

“Kami sudah jelaskan bahwa sejak lahirnya Undang-Undang Pemerintah Aceh, semua perizinan pertambangan baik mineral, batubara, maupun pertambangan khusus seperti uranium itu sudan menjadi kewenangan Aceh. Hal itu dijelaskan dalam UU Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh, yang turunannya dijelaskan dalam PP tentang Kewenangan Aceh, dan turunannya juga ada di Qanun Pertambangan Aceh serta beberapa intruksi gubernur,” jelasnya.

Penanaman modal asing dari badan usaha asing pun, Nurzahri menegaskan, hal itu secara undang-undang juga menjadi kewenangan Aceh. Pemerintah pusat, kata dia, harus melibatkan Pemerintah Aceh dalam hal pemberian izin pertambangan di wilayah Aceh.

“Permasalahan hari ini, BKPM dengan adanya aturan lain yang menyatakan penanaman modal asing itu menjadi urusan pemerintah pusat. Namun aturan itu diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Secara level hukum, maka itu lebih kuat Aceh karena diatur secara undang-undang, sedangkan mereka PP,” ungkapnya.

Dalam hal pemberian izin kepada PT EMM, Nurzahri menambahkan, Pemerintah Aceh tidak dilibatkan sama sekali. Dia menduga ada permainan dalam pemberian izin kepada PT EMM.

“Kami juga menduga adanya pemalsuan dokumen amdal serta pemalsuan dokumen lainnya, di mana awalnya perusahaan itu nasional namun dalam perjalanan berubah menjadi perusahaan asing. Hal itu diketahui karena PT EMM pernah mengajukan izin kepada Pemerintah Aceh, namun karena statusnya moratorium, maka dipending hingga status moratorium Aceh selesai,” ujar politisi Partai Aceh ini. [Reza Gunawan]

BERBAGI