Beranda Ekonomi BI: Tingginya Penyaluran Kredit Konsumtif Berdampak Buruk Bagi Pertumbuhan Ekonomi Aceh

BI: Tingginya Penyaluran Kredit Konsumtif Berdampak Buruk Bagi Pertumbuhan Ekonomi Aceh

BERBAGI
Kepala Perwakilan BI Aceh Zainal Arifin Lubis (kanan) saat menjadi pemateri dalam acara talkshow yang diselenggarakan GeRAK Aceh. [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh Zainal Arifin Lubis menilai tingginya penyaluran kredit konsumtif, tidak akan berdampak baik (buruk) bagi perekonomian Aceh. Menurutnya, perbankan di Aceh harus memprioritaskan penyaluran kredit produktif bagi pelaku usaka kecil.

“Kredit terbesar masih didominasi kredit konsumsi (Konsumtif) yang didalamnya adalah kredit untuk para pegawai. Secara total di Aceh penyalurannya lebih dari 60 persen dari keseluruhan penyaluran kredit di Aceh. Ini tidak bagi untuk pertumbuhan ekonomi Aceh,” kata Zainal Arifin Lubis kepada wartawan usai kegiatan talkshow bertema “Aceh Hebat, APBA 2019 Mau Dibawa ke Mana?” yang diselenggarakan GeRAK Aceh, di Hotel Kyriad Banda Aceh, Selasa (29/1/2019).

Mengenai teguran yang dilayangkan Bank Indonesia kepada Bank Aceh, Zainal menjelaskan, dalam peraturan Bank Indonesia, bank yang tidak dapat memenuhi ketentuan maka akan mendapat teguran dari Bank Indonesia.

“Bank Aceh hanya kita minta agar menyalurkan kredit ke sektor riil dan UMKM. Kami melihat ada usaha sungguh-sungguh dari Bank Aceh untuk mengupayakannya, tinggal kami mengawal upaya itu,” ujarnya.

Bank Aceh dalam hal menyalurkan kredit bagi pelaku usaha kecil, Zainal menjelaskan belum memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia, yaitu minimal 20 persen dari total penyaluran kredit.

“Sanksinya, Bank Aceh harus memberikan pelatihan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah (kepada masyarakat dan nilainya ada yang ditentukan Bank Indonesia berapa yang harus mereka lakukan. Sanksinya sangat edukatif, jadi mereka harus mengeluarkan sejumlah dana untuk pelatihan UMKM,” jelasnya.

Soal apa yang harus dilakukan Pemerintah Aceh agar perbankan mudah menyalurkan kredit kepada pelaku usaha kecil, Zainal menjelaskan Pemerintah Aceh harus membangun sinergisitas antara setiap Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

“Perbankan tidak bisa ditekan. Perbankan harus berjalan sebagaimana pelaku usaha, yang prinsipnya harus menguntungkan. Untung tapi wajar dan aman. Karena ini uang masyarakat yang dikelola, maka bank tidak bisa diharapkan membantu masyarakat secara sosial,” jelasnya.

Persoalannya, kata Zainal, apabila bank tersebut tidak berupaya untuk menyalurkan kredit ke sektor riil. Hal itu menurutnya akan menjadi persoalan bagi pertumbuhan ekonomi.

“Namun menyalurkan kredit ke sektor riil itu bukan hanya urusan bank saja. Bagaimana mungkin bank mau menyalurkan kredit apabila iklim ekonomi tidak kondusif, industri tidak tumbuh, dan tingkat risiko tinggi. Jadi tidak bisa bank berdiri sendiri, semua pihak harus terlibat, termasuk SKPA untuk membimbing dan menyediakan infratruktur memadai bagi pelaku usaha. Sehingga potensi usaha masyarakat akan berkembang, maka bank akan semakin tinggi melakukan pembiayaan ke sektor riil,” jelasnya.

Zainal berharap, Plt Gubernur Aceh dapat meningkatkan sinergisitas antar SKPA terkait, agar kegiatan usaha di masing-masing SKPA bisa tumbuh.

“Seperti halnya perikanan, bagaimana supaya usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah bisa terfasilitasi oleh infrastruktur yang diperlukan, sehingga para pelaku usaha tidak mengeluarkan biaya produksi yang tinggi dalam berproduksi. Ini akan membuat pelaku usaha untung dan perbankan mudah untuk mendorong pengembangan usaha mereka semakin besar. Jika tidak ada (dukungan infrastruktur dari pemerintah), maka kemungkinan para pelaku usaha akan merugi dan mereka tidak bisa mengembalikan kreditnya ke bank,” jelasnya. [Reza Gunawan]

BERBAGI