Home Nanggroe Banyak Keluhan, Komisi V DPRA Minta Dinas Pendidikan Aceh Perbaiki Pelayanan

Banyak Keluhan, Komisi V DPRA Minta Dinas Pendidikan Aceh Perbaiki Pelayanan

SHARE
Ketua Komisi V DPRA, Mhod. Alfatah. [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Mohd. Alfatah mengatakan dirinya banyak menerima keluhan dari para guru, terkait pelayanan yang diberikan Dinas Pendidikan Aceh. Terkait hal tersebut, dia meminta Dinas Pendidikan Aceh memperbaiki dan memberikan pelayanan yang baik.

“Kami banyak menerima laporan dan adanya keluhan dari para guru ketika mengurus sesuatu hal merasa kesulitan. Untuk itu kami berharap dinas ini (Dinas Pendidikan Aceh) untuk memberikan pelayanan yang baik kepada guru,” kata Mohd Alfatah saat ditemui acehonline.info di ruang kerjanya, Senin (28/1/2019).

Ketika ditanyai persoalan apa yang menjadi kesulitan para guru melakukan kepengurusan ke Dinas Pendidikan Aceh, Mohd. Alfatah mengatakan terdapat banyak hal yang dikeluhkan guru, namun dia tidak merincikannya.

“Ada banyak hal yang dikeluhkan, tidak mungkin saya sebutkan satu per satu. Yang terpenting bagaimana pelayanan kepada guru dibenahi dan diperbaiki, sehingga para guru yang datang ke dinas, mereka merasa nyaman dan kepengurusannya cepat,” ungkapnya.

Jika para guru datang ke dinas berulang kali untuk mengurus sesuatu, Mohd Alfatah mengatakan hal itu akan menjadi beban para guru.

“Selain membebani biaya, para guru juga akan terbebani dengan mereka harus meninggalkan anak-anak mereka di rumah,” ujarnya.

Selain itu, Ketua Komisi V DPRA juga mengatakan dirinya menemukan beberapa sekolah di Aceh adanya guru yang ditempatkan tidak sesuai dengan bidang studinya.

“Misalnya seorang guru yang latar belakang pendidikannya pertanian, tetapi ditempatkan sebagai kepala perbengkelan di SMK. Ini kan tidak bagus, bisa-bisa guru itu tidak paham apa yang harus dikerjakannya,” ungkapnya.

Selain itu, Mohd. Alfatah mengatakan pihaknya pada 2018 lalu juga banyak menerima laporan adanya honorarium para tenaga guru kontrak yang tidak tepat waktu.

“Untuk 2019 ini kita harapkan jangan sampai telat lagi. Persoalan-persoalan sepele seperti kesalahan nomor rekening, bisa memakan waktu berbulan-bulan, padahal masalahnya sepele sekali,” ujarnya.

Komisi V DPRA, Mohd Alfatah menambahkan, juga menerima adanya keluhan para kepala sekolah yang kewalahan terkait rapat koordinasi (rakor) yang dilakukan di tingkat provinsi yang rentan waktunya terlalu dekat.

“Kadang-kadang mereka baru pulang dari rakor ini, tapi ditelpon harus mengikuti rakor lainnya. Untuk itu pada 2019 ini diharapkan rakornya dikurangi, kalau bisa setahun hanya tiga kali, jangan sampai rapat berulang-ulang, sehingga mengganggu kegiatan sekolah,” ujarnya. [Reza Gunawan]

SHARE