Home Hukum Plt Gubernur Aceh Berikan Keterangan di Sidang Kasus Suap Irwandi Yusuf

Plt Gubernur Aceh Berikan Keterangan di Sidang Kasus Suap Irwandi Yusuf

SHARE
Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah di sidang kasus suap Irwandi Yusuf. [Foto: Kompas.com]

JAKARTA – Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan dua saksi dalam persidangan untuk Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf dan dua terdakwa lainnya, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (10/12/2018). Salah satunya adalah pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

“Kenal dengan terdakwa, tapi tidak memiliki hubungan keluarga,” ujar Nova kepada majelis hakim. Menurut Nova, dia mulai kenal dengan Irwandi sejak 2006 dan 2012. Saat itu, Irwandi baru terpilih sebagai kepala daerah.

Di persidangan, Nova Iriansyah mengakui pernah mendengar bahwa Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Steffy Burase bersama-sama bepergian ke luar negeri. Nova mengetahui hal tersebut dari informasi media massa.

“Tahu dari media. Yang saya tahu, Pak Irwandi agendanya tidak cuma satu,” ujar Nova kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Nova, salah satu agenda Irwandi ke luar negeri adalah untuk mempromosikan kopi Aceh. Namun, Nova tidak mengetahui kepentingan Steffy Burase mengikuti agenda gubernur di luar negeri. Selain itu, jaksa KPK juga mengonfirmasi pengetahuan Nova seputar kegiatan umroh yang dilakukan Irwandi dan Steffy secara bersama-sama. Nova mengaku mengetahui hal itu dari media. “Saya tahu sebagian besar dari media,” kata Nova.

Dalam kasus ini, Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf didakwa menerima suap Rp 1,050 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi. Suap tersebut diberikan melalui staf dan orang kepercayaan Irwandi, yakni Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri.

Menurut jaksa, uang tersebut diduga diberikan agar Irwandi mengarahkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Provinsi Aceh memberikan persetujuan terkait usulan Bupati Bener Meriah Ahmadi. Sebelumnya, Ahmadi mengusulkan kontraktor yang akan mengerjakan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bener Meriah. Adapun, proyek tersebut akan menggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun 2018. Menurut jaksa, DOKA untuk Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp 108 miliar.

SUMBER: Kompas.com

SHARE