Home Nanggroe MaTA Desak Pemerintah Aceh Keluar dari Skema BPJS Kesehatan

MaTA Desak Pemerintah Aceh Keluar dari Skema BPJS Kesehatan

SHARE

BANDA ACEH – Menanggapi PeraturanPresiden No 82 Tahun 2018 Jaminan Kesehatan, Masyarakat Transparansi Aceh(MaTA) menilai aturan tersebut merugikan dan mengabaikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh masyarakat.

“Hasil kajian MaTA khususnya bagian kedua tentang manfaat yang tidak dijamin pasal 52 ayat (1) huruf (r) jelas-jelas telah mendiskrimasi dalam pemanfaatan layanan kesehatan. Selain itu, klausul tersebut juga merugikan masyarakat banyak, baik iurannya yang dibayarkan oleh pemerintah maupun iuran yang dibayarkan mandiri oleh peserta jaminan kesehatan,” kata Koordinator Bidang Hukum dan Politik MaTA, Baihaqi, dalam siaran persnya yang diterima acehonline.info di Banda Aceh, Rabu(12/12/2018).

Baihaqi menjelaskan, pada pasal 52 ayat (1) disebutkan pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi, huruf (r) pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Terkait klausul tersebut, di mana kewajiban pemerintah memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat? Secara manusiawi, tidak ada masyarakat yang ingin dianiaya, tidak ada masyarakat yang ingin mengalami kekerasan seksual dan seterusnya sebagaimana disebutkan dalam aturan tersebut,” ujarnya.

Baihaqi menambahkan, MaTA mensinyalir aturan tersebut disusun oleh oknum yang ingin”membisniskan” layanan kesehatan sehingga melahirkan pasal-pasal yang merugikan masyarakat.

MaTA berharap, Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menganalisa dan merevisi klausul tersebut sehingga masyarakat tidak dirugikan untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Selain itu, kata Baihaqi, MaTA juga berharap kepada Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota  memprotes aturan tersebut. Pasalnya, setiap tahun Pemerintah Aceh selalu membayarkan Rp 500 miliar lebih kepada BPJS Kesehatan untuk diikutkan masyarakat Aceh dalam layanan kesehatan.

“Kalau ternyata tidak ditanggapi oleh pemerintah pusat, Pemerintah Aceh lebih baik keluar dari skema BPJS Kesehatan dari pada harus bertahan pada skema tersebut akan tetapi layanan kesehatan tidak sepenuhnya dapat diterima oleh masyarakat Aceh,” ujarnya.

Disisi lain, Baihaqi jugamenambahkan, sebelumnya adanya usulan revisi terkait klausul tersebut, MaTA mendesak kepada BPJS Kesehatan agar aturan ini disosialisasikan kepada masyarakat secara luas.

“Jangan sampai aturan ini hanya dipahami oleh BPJS Kesehatan saja. Perlu digaris bawahi, yang menerima dampak akibat pemberlakuan aturan tersebut adalah fasilitas-fasilitas kesehatan, seperti puskesmas dan rumah sakit sebagai pemberi layanan,” imbuh  Baihaqi.

“Fasilitas kesehatan inilah yang menjadi garda terdepan untuk melayani dan menerima “protes” dari masyarakat terkait layanan kesehatan, bukan BPJS Kesehatan selaku penyelenggara jaminan kesehatan,” tambahnya. #

Sumber: Rilis MaTA

SHARE