Home Nanggroe BPJS Kesehatan Banda Aceh Sosialisasi Perpres Nomor 82 Tahun 2018

BPJS Kesehatan Banda Aceh Sosialisasi Perpres Nomor 82 Tahun 2018

SHARE

BANDA ACEH – BPJS Kesehatan Banda Aceh melaksanakna kegiatan sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 82 tahun 2018, adanya Perpres ini menjabarkan dan menyesuaikan aruran di sejumlah aspek JKN-KIS.

Kepala BPJS Kesehatan Banda Aceh, Aldiana mengatakan berdasarkan Perpres tersbeut mengintruksikan kepada orang tua peserta BPJS Kesehatan JKN – KIS wajib mendaftarkan bayinya ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan.

“Aturan ini sudah berlaku sejak tiga bulan Perpres itu diundangkan. Khusus untuk bayi yang dilahirkan dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) maka secara otomatis kepesertaannya mengikuti orang tuanya,” kata Aldiana saat jumpa pers, Rabu (19/12/2018).

Selain itu, adanya Perpres 82 tahun 2018 juga membuat status kepesertaan JKN – KIS bagi kepala desa menjadi lebih jelas ditetapkan masuk dalam segmen pekerja penerima upah yang ditanggung oleh pemerintah dengan perhitungan dua persen dipotong dari pengahasilan peserta yang berdangkutan dan tiga persen dibayarkan oleh pemerintah.

“Kehadiran Perpres ini membuat status kepesertaan JKN-KIS bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa menjadi lebih jelas,” sebutnya.

Dalam perpres tersebut juga dijelaskan bahwa seorang Warga Negara Indonesia (WNI) peserta JKN KIS dan tinggal diluar negeri selama 6 bulan berturut-turut dapat menghentikan kepesertaannya sementara.

“Jika sudah kembali ke Indonesia, peserta tersebut wajib melaporkan ke BPJS Kesehatan dan membayar iuran paling lambat satu bulan sejak kembali ke Indonesia,” kata Aldiana

Sementara Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan BPJS Cabang Banda Aceh, Kahar Muzakar menyarankan kepada orang tua agar mendaftarkan bayi dan jangan sampai telat, apabila terjadi keterlambatan dikhawatirkan ada permasalahan dikemudian harinya.

“Khusus untuk bayi yang lahir dirumah, jangan terlambat mendaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan, kita takutkan nantinya ada masalah pelayanan kesehatan dikemudian hari,” sebut Kahar. [Tommy]

SHARE