Beranda Opini Politik Pencitraan Menjelang Pilpres 2019

Politik Pencitraan Menjelang Pilpres 2019

BERBAGI
Nomor urut capres/cawapres di Pilres 2019. [Foto: Istimewa]

Oleh: Yusril Yudi Safaat

Menjelang pilpres 2019, masing-masing capres-cawapres yang berkompetisi di pesta demokrasi 2019 telah melakukan kampanye sejak September lalu. Masing-masing tim kampanye capres-cawapres telah melakukan kampanye ke berbagai tempat di Indonesia dari daerah perkotaan sampai ke pelosok desa. Berbagai metode kampanye dilakukan oleh masing-masing capres-cawapres seperti turun ke tengah masyarakat pedesaan, pasar rakyat dan ke golongan-golongan tertentu.

Tidak bisa dipungkiri, metode kampanye langsung ke tengah-tengah masyarakat sangat ampuh menarik simpati agar memilih capres-cawapres bersangkutan. Namun, siapa sangka kampanye yang dilakukan tampak berbau pencitraan untuk menarik simpatisan semata. Berbagai bentuk politik pencitraan seperti membuat pernyataan keperihatinan terhadap ojek online oleh capres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan penggratisan Tol Suramadu oleh capres nomor urut 01 Joko Widodo dianggap merupakan politik pencitraan agar masyarakat menaruh simpati pada masing-masing capres-cawapres.

Politik pencitraan seakan menjadi strategi jitu dalam meraup pemilih dari berbagai kalangan masyarakat, politik pencitraan tampaknya telah menjadi noda dalam ruang perpolitikan Indonesia. Sebaiknya metode-metode politik pencitraan yang dilakukan masing-masing capres-cawapres dihentikan.

Ruang politik Indonesia saat ini harusnya memberikan sesuatu yang baik untuk masyarakat. Bukan sekedar mengeluarkan pernyataan yang menjelek-jelekkan salah satu pasangan capres-cawapres, serta tidak memberikan janji-janji palsu seperti mengurangi hutang negara, mengentaskan kemiskinan, membuka lapangan kerja yang hingga saat ini belum bisa diwujudkan.

Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Politik Fisip Unsyiah.

BERBAGI