Beranda Ekonomi DPRA Setujui Pengesahan APBA 2019 Sebesar Rp 17,016 Triliun

DPRA Setujui Pengesahan APBA 2019 Sebesar Rp 17,016 Triliun

BERBAGI
Plt Gubernur Aceh saat menyerahkan R-APBA 2019 ke DPRA. [Foto: Humas Aceh]

BANDA ACEH – DPR Aceh menyetujui pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2019 dengan komposisi pendapatan Rp15,435 triliun dan belanja Rp17,016 triliun.

Persetujuan tersebut disampaikan setelah semua fraksi di DPR Aceh menyatakan menerima pengesahan APBA 2018 dalam sidang paripurna di ruang utama DPR Aceh di Banda Aceh, Selasa (18/12/2018).

Sidang paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Aceh T Irwan Djohan serta dihadiri pimpinan dewan dan anggota lembaga legislatif tersebut serta Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Fraksi-fraksi DPR Aceh yang menyetujui pengesahan APBA 2019 yakni Fraksi Partai Aceh, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Nasdem. Kemudian, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Gerindra-PKS.

Ketua Fraksi Partai Golkar Zuriat Suparjo mengatakan, pihaknya mengapresiasi pengesahan APBA 2019 tepat waktu. Sebelumnya, pengesahan APBA terlambat, sehingga membuat perekonomian masyarakat berjalan lambat.

“APBA 2019 disahkan akhir tahun ini. Dengan demikian pembangunan Aceh bisa dipacu sejak awal tahun. Pembangunan ini berdampak pada perekonomian masyarakat,” kata dia.

Senada juga diungkapkan Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR Aceh Saifuddin. Fraksi Partai Nasdem menyetujui pengesahan APBA dengan komposisi pendapatan Rp15,436 triliun dan belanja Rp17,016 triliun.

Selain itu, Saifuddin juga mengharapkan dengan disahkannya APBA 2019 tepat waktu, maka pembangunan bisa dilakukan secepatnya, sehingga mampu memacu perekonomian masyarakat.

“Kami menyetujui pengesahan APBA karena sebelumnya sudah bahas bersama antara eksekutif dan legislatif. Tidak seperti tahun anggaran lalu, APBA ditetapkan dengan peraturan gubernur,” ungkap Saifuddin

Sekretaris Fraksi Gerindra PKS Bardan Sahidi mengatakan, ada beberapa anggaran dalam APBA 2019 dicoret karena pemanfaatannya tidak berdampak luas kepada masyarakat.

Anggaran yang dicoret di antaranya Aceh Maraton Internasional Rp7 miliar, Aceh Surfing International Rp10 miliar, dan Aceh World Solidarits Cup sebesar Rp4,5 miliar.

“Anggaran yang dicoret tersebut selanjutnya dialokasikan pada belanja publik yang berdampak luas bagi masyarakat Aceh. Kami berharap APBA 2019 mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Bardan Sahidi.

Wakil Ketua DPR Aceh T Irwan Djohan mengatakan, dari hasil keputusan sidang paripurna tersebut selanjutnya akan dibawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi.

“Setelah dievaluasi oleh Menteri Dalam Negara, barulah APBA 2019 disahkan. Pengesahan dilakukan dalam sidang paripurna yang diagendakan berikutnya,” kata T Irwan Djohan.

Coret Rp 21,5 Miliar Alokasi Anggaran Kegiatan Internasional

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mencoret alokasi anggaran sebesar Rp21,5 miliar untuk tiga kegiatan berskala internasional tahun 2019.

Ketua Fraksi Gerindra-PKS Abdurrahman DPRA di Banda Aceh, Selasa, mengatakan bahwa anggaran tersebut dicoret karena tiga kegiatan tersebut tidak bermanfaat bagi masyarakat.

“Hampir semua fraksi di DPRA menyetujui pencoretan anggaran tiga kegiatan internasional tersebut dari APBA 2019. Kemudian, anggarannya dialihkan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Aceh,” kata Abdurrahman.

Adapun anggaran yang dicoret tersebut yakni Aceh Surfing International 2019 dengan nilai Rp10 miliar, Aceh Marathon International Rp7 miliar, serta Aceh World Cup Solidarity 2019 Rp4,5 miliar.

“Total anggaran tiga kegiatan tersebut mencapai Rp21,5 miliar. Anggaran tersebut merupakan program kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh,” kata dia menyebutkan.

Abdurrahman mengatakan, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh juga setuju mencoret tersebut agar dialihkan untuk belanja publik.

Politikus Partai Gerindra itu menyebutkan, tiga kegiatan hanya seremonial, dan tidak signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Abdurrahman berharap anggaran Rp21,5 miliar yang sebelumnya dialokasikan untuk tiga kegiatan bertaraf internasional tersebut dialihkan untuk mengurangi angka kemiskinan di Aceh.

“Angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh masih tinggi dan di atas rata-rata nasional. Seharusnya eksekutif mengalokasikan anggaran untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran, bukan untuk kegiatan yang tidak prioritas,” kata Abdurrahman.

SUMBER: Antara Aceh

BERBAGI