Beranda Hukum Ombudsman: Peran Saber Pungli di Aceh Perlu Dioptimalkan

Ombudsman: Peran Saber Pungli di Aceh Perlu Dioptimalkan

BERBAGI
Ketua Ombudsman Aceh, Tawqadin. [Foto: AcehOnline/Syukran Jazilla]

BANDA ACEH – Satuan Tugas Saber Pungli Provinsi Aceh menggelar kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi TA 2018 di Hotel Mekkah, Banda Aceh, Kamis (06/12/2018).

Dalam rapat tersebut Ketua UPP Saber Pungli Provinsi Aceh Kombes Pol Erwin Faisal mengatakan kemajuan dan perkembangan teknologi serta pertumbuhan ekonomi yang pesat sangat mempengaruhi karakter dan kredibilitas aparat pelayanan publik yang berada hampir di semua sektor pemerintah.

“Pungutan liar hampir terjadi di semua pelayanan publik dan berdampak pada ekonomi biaya tinggi, rusaknya tatanan masyarakat, menciptakan masalah sosial, dan kesenjangan sosial, menghambat pembangunan, merugikan masyarakat dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, demikian juga halnya pada sektor pelayanan publik yang ada di wilayah Provinsi Aceh,” kata Erwin.

Sementara itu, lanjut Erwin tujuan dibentuk Satgas Saber Pungli untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan Pungli, sebagaimana diketahui bersama, praktek Pungli telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. “Perlu upaya pencegahan melalui berbagai bentuk kegiatan,” ujarnya.

Dalam Rakor tersebut, Kepala Ombudsman RI Aceh, Taqwaddin Husin yang juga Ketua Pokja Pencegahan UPP Saber Pungli Provinsi Aceh menyampaikan hasil monitoring dan evaluasinya terhadap eksistensi dan kinerja Saber Pungli se Aceh.

“Keberadaan kita dalam Saber Pungli adalah karena jabatan (ex officio). Dalam posisi seperti ini tentu saja kita membawa nama institusi masing-masing, maka oleh karena itu mengharuskan kita berperan aktif dan berkontribusi untuk memberantas segala macam praktek pungli. Kata Taqwaddin.

Ia juga mengatakan, semua Saber Pungli Kabupaten/Kota harus mengintensifkan koordinasi di antara sesama anggota Saber Pungli yang berasal dari berbagai instansi, baik instansi vertikal maupun instansi daerah. Mengacu pada SK-nya, perlu ditegaskan bahwa UPP Saber Pungli adalah institusi yang bertanggungjawab kepada Presiden dan pemerintah daerah.

“Saya mengharapkan adanya komitmen yang lebih optimal dari kepala daerah. Hal ini penting untuk mewujudkan daerah yang bebas pungli sehingga upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat akan mudah tercapai. Terwujudnya daerah yang tanpa pungli, tentu akan memperkuat kepercayaan publik kepada pemerintahan,” ujarnya.

Berdasarkan data laporan masyarakat 2017 dan 2018 di Ombudsman RI Aceh, Taqwadin menambahkan, ada pengaruh signifikan keberadaan UPP Saber Pungli terhadap perilaku pungli di Aceh.

“Jika pada tahun 2016 (Sebelum eksisnya Saber Pungli) laporan maladministrasi berupa permintaan uang secara ilegal oleh aparatur pelayan publik menempati urutan ketiga, maka setelah eksisnya upaya pemberantasan pungli oleh Tim Saber Pungli maka laporan pengaduan praktek pungli sudah menempati urutan keenam. Ini tentu patut kami apresiasi. Semoga ditahun depan, praktik pungli di Aceh semakin berkurang dan bahkan hilang. Untuk mencapai hal ini tentu saja upaya pemberantasan pungli ke depan harus lebih tegas dan keras,” imbuhnya. [Syukran Jazilla]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here