Beranda Nanggroe Diduga Lalai Merehab Rumah Korban Gempa Pidie Jaya, GeRAK Minta Pemerintah Pusat...

Diduga Lalai Merehab Rumah Korban Gempa Pidie Jaya, GeRAK Minta Pemerintah Pusat Transparan

BERBAGI
Kepala Divisi Advokasi GeRAK Aceh, Hayatuddin Tanjung. [Foto: Istimewa]

BANDA ACEH – Masyarakat korban gempa Kabupaten Pidie Jaya melaporkan pengaduan kepada Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh terkait proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang rusak akibat gempa bumi yang melanda kabupaten tersebut pada 7 Desember 2016 lalu.

Dalam pengaduan ini mereka menyampaikan adanya dugaan kelalaian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie Jaya dalam melakukan pendataan terhadap korban. Pasalnya, hampir dua tahun masa transisi masih banyak warga yang belum menerima rehab rekon rumah.

Di sisi lain, Pemerintah Pusat sudah menentukan rumah yang menerima rehab rekon itu dibagi dalam tiga kategori yakni rusak berat, sedang dan rusak ringan. Tetapi sejauh ini berdasarkan laporan yang diterima GeRAK Aceh masih banyak korban gempa yang tidak mendapatkan perhatian pemerintah.

Terhadap laporan masyarakat ini, Kadiv Advokasi Korupsi GeRAK Aceh Hayatuddin Tanjung meminta BPBD Pidie Jaya untuk mendata ulang jumlah korban gempa Pidie Jaya mulai dari yang rusak ringan maupun berat. Kemudian dalam proses rehab rekon harus lebih transparan, bahkan bila perlu dibuka ke publik sejauh mana rehab rekon itu sudah berjalan.

Menurut Hayatuddin hal itu penting dilakukan agar publik, khususnya korban gempa bisa mengetahui berapa total rumah yang direhab, sehingga masyarakat yang terkena dampak gempa dulunya mendapatkan kejelasan proses rehab rekon ini.

“GeRAK mendesak BPBD Pidie Jaya untuk mendata kembali mana yang layak dibangun rumah mana yang harus direhab. Dan kriterianya juga harus jelas disampaikan kepada korban agar para penerima bantuan tidak merasakan adanya pilih kasih atas rehab rekon tersebut,” kata Hayatuddin Tanjung saat menerima laporan masyarakat (8/11/2018).

Hayatuddin menegaskan, pihaknya bakal memantau proses rehab rekon ini secara berkelanjutan hingga selesai. Dan jika ditemukan adanya penyimpangan selama kegiatan berjalan maka GeRAK akan menindaklanjuti persoalan tersebut ke penegak hukum.

“Kami mengawal proses rehab rekon di Pidie Jaya secara berkelanjutan. Laporan masyarakat ini bakal kami tindaklanjuti,” tegasnya.

Karena itu, sebelum masyarakat kecewa kepada pemerintah karena ketidakadilan proses rehab rekon rumah terhadap korban gempa ini, pemerintah harus segera mendata ulang jangan sampai ada korban yang tidak tersentuh bantuan apapun. [Syukran Jazilla]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here