Beranda Hukum Klaim Tidak Pernah Menerima Uang Suap, Irwandi Yusuf Praperadilankan KPK

Klaim Tidak Pernah Menerima Uang Suap, Irwandi Yusuf Praperadilankan KPK

BERBAGI
Irwandi Yusuf usai diperiksa KPK, Jumat (6/7/2018). [Foto: Tribunnews]

BANDA ACEH – Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf melakukan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penetapannya sebagai tersangka korupsi dugaan menerima suap terkait kasus Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dan suap pembangunan dermaga Sabang. Dalam permohonan praperadilan itu, Irwandi Yusuf mengklaim tidak pernah menerima meminta atau menerima uang suap.

“KPK telah menerima surat dari PN Jakarta Selatan tentang praperadilan dengan pemohon Irwandi Yusuf dengan jadwal sidang hari ini, Selasa 9 Oktober 2018. Karena ada penugasan dan kegiatan lain, maka sejak Jumat kemarin KPK telah mengajukan permintaan pada PN Jaksel untuk mengundur waktu sidang selama 7 hari, yaitu pada 16 Oktober 2018,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan whatshap kepada acehonline.info, Selasa (9/20/2018), di Banda Aceh.

Febri menjelaskan Irwandi Yusuf dalam permohonan praperadilan tersebut menyampaikan bahwa tersangka telah menjadi gubernur sebelumnya dan mengklaim tidak pernah meminta atau menerima uang.

“Tersangka dipilih dalam pilkada serentak dengan suara 37,22 persen. Dan mengklaim bahwa tidak pernah menerima uang seperti yang disangkakan KPK dalam penyidikan terkait DOK Aceh,” jelas Febri.

Selain itu Irwandi dalam permohonan praperadilan itu, kata Febri, menyebutkan bahwa pertemuan tersangka dengan Steffy Burase dan usulan Steffy untuk melakukan lomba lari aceh marathon bertaraf internasional. Disebut juga tersangka menyarankan agar Steffy membuat “Rencana Anggaran Biaya” yang kemudian ditindaklanjuti Steffy dengan membuat RAB senilai Rp13M. Selanjutnya RAB tersebut diserahkan tersangka pada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh dan proses lebih lanjut;

“Dalam permohonan itu dDiuraikan juga, sebelum ada pencairan dana pemerintah, maka IY menggunakan dana pribadi dan mentransfer ke rekening Stefi Burase dan pihak lainnya, dengan jumlah sekitar Rp1 Milyar. Disebutkan juga tentang pelaporan gratifikasi pada KPK yang dilakukan oleh pemohon sejumlah Rp39 juta. Pemohon juga membantah OTT yang dilakukan KPK, dan seterusnya.,” jelas Febri.

“Pada pokoknya pemoho meminta penangkapan, penahanan dan surat-surat dalam penyidikan yang dilakukan oleh KPK tidak sah,” tambanya.

Berdasarkan permohonan Irwandi Yusuf tersebut, Febri mengatakan KPK tentu menghargai hal itu sebagai jalur hukum yang ditempuh oleh tersangka.

“Nanti jika persidangan dilakukan pada hari Selasa, 16 Oktober 2018 atau waktu lain yang ditentukan Pengadilan, tentu KPK akan mendengarkan permohonan yang diajukan oleh tersangka tersebut. Dan kemudian akan memberikan jawaban yang komprehensif,” ungkapnya.

“Namun, dalam pembacaan awal ini, kami memandang tersangka banyak bicara tentang hal-hal lain yang tidak ada hubungan langsung, dan lebih banyak menguraikan pokok perkara, yang semestinya tidak menjadi domain dari sidang praperadilan,” tambah Febri.

Febri menilai, keterarangan Irwandi tersebut justru akan lebih baik jika fakta-fakta yang diklaim tersebut diuji di persidangan.

“KPK telah mempersiapkan bukti yang kuat selama proses penyidikan ini dan bahkan telah menetapkan tersangka pada kasus lain yaitu dugaan penerimaan gratifikasi saat menjabat sejumlah sekitar Rp 32 miliar,” pungkas Febri. [Reza Gunawan]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here