Beranda Hukum KPK: Irwandi Yusuf dan Izil Azhar Diduga Menerima Rp 32 Miliar dari...

KPK: Irwandi Yusuf dan Izil Azhar Diduga Menerima Rp 32 Miliar dari Pembangunan Dermaga Bongkar Sabang

BERBAGI
Irwandi Yusuf usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jumat (6/7/2018). [Foto: Bisnis Jakarta]

BANDA ACEH – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf dan Izil Azhar (Ayah Merin) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dermaga bongkar di pelabuhan bebas Sabang. Dalam kasus itu, kerugian negara pembangunan dermaga tersebut mencapai 313 miliar, sedangkan Irwandi Yusuf dan Izil Azhar diduga menerima suap sebesar Rp 32 miliar.

“Proyek ini dibiayai APBN Tahun Anggaran 2006 – 2011 ini senilai total sekitar Rp 793 miliar. Diduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp 313 miliar dalam pelaksanaan proyek pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang ini,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, kepada acehonline.info, Senin malam (8/20/2018).

Febri menjelaskan, tersangka Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh periode 2007 – 2012 bersama-sama dengan Izil Azhar, diduga menerima gratifikasi yang dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai Gubernur Aceh dari pelaksanaan proyek pembangunan Dermaga Sabang yang dibiayai APBN Tahun Anggaran 2006 – 2011.

“Total dugaan gratifikasi yang diterima yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas IY sebagai Gubernur Aceh periode 2007 – 2012, yaitu sebesar sekitar Rp 32 miliar. dan IY diduga tidak melaporkan penerimaan tersebut pada Direktorat Gratifikasi KPK,” jelas Febri.

“Sejauh ini, Penyidik telah menyita Rp 4,3 miliar uang milik tersangka IY, baik yang diduga terkait dengan dugaan penerimaan suap maupun gratifikasi yang disangkakan kepadanya,” tambahnya.

Terkait dugaan penerimaan gratifikasi tersebut, KPK menyangkakan IY dan IA melanggar Pasal 12B Undang Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Sejumlah bukti yang telah kami dapatkan terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi tersebut adalah keterangan saksi-saksi terkait dugaan penerimaan gratifikasi oleh tersangka IY selaku Gubernur Provinsi Aceh periode 2007–2012 bersama-sama IA, Swasta, keterangan ahli , rekening koran, catatan pengeluaran uang dari korporasi, dan bukti elektronik, serta fakta persidangan dalam perkara dengan terdakwa nama Ruslan Abdul Gani yang telah berkekuatan hukum tetap. Disana, disebutkan diduga IY pada tahun 2011 menerima sekurangnya Rp 14 miliar,” ungkap Febri.

Untuk kepentingan penyidikan perkara ini, Febri menambahkan, sejak penyidikan dilakukan pada 28 September 2018, sekitar 10 orang saksi telah diperiksa. Unsur saksi antara lain pihak swasta, BPKS dan para terpidana perkara pembangunan Dermaga Sabang sebelumnya. Penyidik akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap para tersangka pekan depan.

“Tersangka IA pernah dipanggil untuk menghadap penyidik pada 5 Oktober 2018, namun tidak hadir. KPK mengimbau agar tersangka bersikap kooperatif dan memenuhi panggilan KPK sebagai warga negara yang patuh hukum,” pungkasya. [Reza Gunawan]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here