Beranda Hukum Keberatan Warga Aceh Besar Terkait Ganti Rugi Lahan Pembangunan Jalan Tol Didaftarkan...

Keberatan Warga Aceh Besar Terkait Ganti Rugi Lahan Pembangunan Jalan Tol Didaftarkan ke Pengadilan

BERBAGI
Ilustrasi Jalan Tol Banda Aceh - Sigli. [Foto: aceh.tribunnews.com]

BANDA ACEH – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh mendaftarkan permohonan keberatan terhadap penilaian ganti rugi tanah untuk pembangunan ruas jalan tol Banda Aceh – Sigli ke pengadilan. Hal itu dilakukan terkait adanya keberatan sejumlah warga Aceh Besar yang keberatan tanah mereka dihargai tidak layak untuk pembebasan lahan pembangunan jalan tol Aceh tersebut.

“Dalam perkara ini, LBH Banda Aceh bertindak untuk dan atas nama 23 warga yang menjadi pemegang hak atas objek pengadaan tanah. Pada Kamis, 4 Oktober 2018, 12 berkas permohonan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jantho,” kata Kepala Operasional LBH Banda Aceh Chandra Darusman kepada acehonline.info, Sabtu (6/10/2018).

Candra menjelaskan objek tanah tersebut terletak di empat desa dari dua Kecamatan di Aceh Besar, yang prosesnya menimbulkan keberatan dari masyarakat pemegang hak terkait dengan prosedur yang dilakukan terkait jumlah nilai ganti kerugian yang ditetapkan.

Persoalan ini, kata Chandra, mencuat sejak dilaksanakan pertemuan pada 29 sampai dengan 30 Agustus 2018 yang lalu. Seharusnya, dalam pertemuan itu warga mendapatkan penjelasan terkait dengan harga, indikator penilaian yang jelas dan informasi lain yang lebih komprehensif.

“Namun, yang terjadi justru dalam pertemuan itu, Panitia Pengadaan Tanah menyerahkan resume penilaian yang berisi jumlah nilai ganti kerugian untuk tanah masing-masing yang telah diisi secara sepihak oleh Panitia. Masyarakat yang hadir dipanggil satu persatu untuk diperlihatkan resume penilaian tanpa diberikan salinannya. Masyarakat juga diminta menandatangani tanda terima resume penilaian tersebut, lalu dipersilakan pulang,” ungkap Chandra.

“Hal ini juga telah diadukan oleh warga kepada lembaga legislatif dalam pertemuan yang berlangsung pada 6 September 2018 di gedung DPR Aceh,”
tambahnya.

Kondisi yang sama, Chandra menambahkan, juga terjadi dalam pertemuan yang berlangsung pada 17 September 2018 yang lalu. Dalam pertemuan yang berlangsung di UDKP Kantor Camat Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, warga diminta untuk membubuhkan tanda tangan apakah setuju atau tidak setuju pada Formulir yang sudah disediakan oleh panitia pelaksana tanpa diberi ruang mendapatkan informasi yang terbuka dan transparan.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa pertemuan pada tanggal akhir Agustus dan 17 September 2018 tidaklah dapat dikategorikan sebagai bentuk musyawarah, mengingat pertemuan tersebut tidak mencerminkan prinsip-prinsip dialogis atau komunikasi, tidak pernah terjadi secara dua arah guna mencari kesepakatan sebagaimana lazimnya musyawarah yang baik sebagaimana mestinya. Selain itu, ganti kerugian yang ditetapkan dalam resume penilaian yang berisi nilai harga ganti kerugian yang ditetapkan secara sepihak. Hal tersebut senyatanya tidak pernah dibahas bersama dan tidaklah dapat dijadikan dasar pemberian ganti kerugian karena tidak pernah melalui proses musyawarah sebagaimana mestinya,” jelas Chandra.

Chandra juga mengatakan LBH Banda Aceh berpandangan bahwa salah satu bagian penting dalam proses penetapan bentuk dan besaran ganti kerugian adalah musyawarah atau proses komunikasi dialogis dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

“Tanpa adanya proses musyawarah antara pemegang hak atas tanah dan pihak/instansi pemerintah yang memerlukan tanah, maka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum akan sulit terealisasi. Makna musyawarah adalah untuk menyetujui bentuk dan/atau besaran ganti kerugian yang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian yang dilakukan oleh penilai yang diadakan dan ditetapkan oleh ketua pelaksana pengadaan tanah,” ujarnya.

“Penting untuk dipahami bahwasanya pembangunan harus tetap menjunjung tinggi penghormatan dan perlindungan hak warga negara. Jangan sampai dengan dalih pembangunan, terjadi pengurangan atau pengabaian terhadap hak warga negara; salah satunya hak untuk mendapatkan ganti rugi yang layak dan informasi yang jujur dan terbuka,” pungkas Chandra. []

Berita Terkait:

Ganti Rugi Lahan Pembangunan Tol Aceh Dihargai Rp 12 Ribu, Warga Mengadu ke DPRA

Soal Keberatan Ganti Rugi Lahan, PPK Pengadaan Tanah Tol Aceh: Silahkan Tempuh Jalur Hukum

Diduga Cacat Prosedur, Penetapan Harga Tanah untuk Pembangunan Tol Aceh Diminta Ditinjau Ulang

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here