Beranda Nanggroe Pengusaha Akan Gugat Ketua Kadin Aceh ke Pengadilan

Pengusaha Akan Gugat Ketua Kadin Aceh ke Pengadilan

BERBAGI
Kadin Aceh

BANDA ACEH – Kalangan pengusaha profesional Aceh melayangkan gugatan class action Ketua Kadin Aceh Periode 2013-2018 Firmandez ke pengadilan karena diduga melanggar UU RI Nomor 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin)

Faisal Oesman, pengusaha Aceh, di Banda Aceh, Rabu (12/9), mengatakan, pada ayat 2 Pasal 36 disebutkan, khusus untuk jabatan Ketua Kadin Indonesia, provinsi, dan kabupaten/kota, dapat dipilih hanya dua kali berturut-turut atau tidak, terhitung sejak berlakunya UU tersebut.

Namun, kata Faizal Oesman Ketua Kadin Aceh Besar yang dipecat akibat protes hasil Musprov Kadin Aceh ketika itu, Ketua Kadin Aceh Firmandez menyatakan, Untuk Aceh, Papua dan Yogyakarta ada pengecualian, dan ditambah aturan boleh menjabat Ketua Kadin hingga tiga periode berturut-turut dan berselang.

“Aturan yang menyatakan bahwa tiga provinsi termasuk Aceh bisa menjabat tiga periode sampai hari ini tidak pernah ada. Artinya, yang bersangkutan melakukan pembohongan publik demi bisa menjabat tiga periode di Kadin Aceh,” tegas Faisal Oesman.

Terkait dengan itu, para pengusaha di Aceh akan mengambil langkah hukum terhadap yang bersangkutan. “Melalui pengacara, kami segera mendaftarkan gugatan class action ini ke Pengadilan Negeri Banda Aceh,” kata Faisal Oesman, yang juga juru bicara pengusaha Aceh.

Faisal yang mewakili sedikitnya 25 pengusaha profesional di Aceh mengaku menjadi korban dari kebijakan Firmandes yang dinilai juga melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin dan UU No.1/1987 tersebut.

Pada saat Musprov Kadin Aceh 2013, Faisal dipecat dari Ketua DPD Kadin Kabupaten Aceh Besar karena menolak hasil Musprov. “Pemecatan saya pada waktu itu juga melanggar UU, namun pada saat itu saya belum bisa berbuat apa-apa, tapi sekarang sudah ada dukungan dari teman-teman,” katanya.

Ia juga berharap dengan adanya class action ini para pengusaha di Aceh mengetahui tentang kedudukan Firmandes sebagai Ketua Kadin Aceh yang ketiga kali ini.

“Besar harapan kami bahwa Kadin ke depan ini benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya yakni sebagai wadah para pengusaha Aceh yang benar-benar ingin membangun daerah,” ujarnya.

Ia juga mengharapkan agar DPP Kadin untuk meninjau ulang Kadin Aceh di bawah kepemimpinan Firmandes dan memilih caretaker untuk melaksanakan Musprov Kadin Aceh.

Wakil Ketua Kadin Aceh Iqbal Pieng menyatakan sepakat pihak Kadin Pusat segera menunjuk caretaker Ketua Kadin Aceh.

“Hasil musprov 2013 sudah jelas ilegal. Berarti kepengurusan sekarang cacat hukum dan ilegal, bila menggelar Musprov Kadin untuk periode 2018-2023 juga cacat,” tegas Iqbal secara terpisah.

Sementara informasi dari Jakarta menyebutkan, pengurus Kadin Pusat tidak melayani surat menyurat yang dikirim oleh Kadin Aceh. “Ketum Kadin Pusat Rosan P Roeslani telah mempending kepengurusan Kadin Aceh antara lain akibat kepengurusan Firmandez periode ke tiga cacat dan melanggar undang undang Kadin,” sebut seorang pengurus Kadin Aceh lainnya kepada wartawan.

Ketua Kadin Aceh Firmandez yang coba beberapa kali dihubungi wartawan via handphone tidak menjawab. Begitu juga via WhatAp juga tidak menjawab. [H Muhammad]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here