Beranda Ekonomi Diduga Cacat Prosedur, Penetapan Harga Tanah untuk Pembangunan Tol Aceh Diminta Ditinjau...

Diduga Cacat Prosedur, Penetapan Harga Tanah untuk Pembangunan Tol Aceh Diminta Ditinjau Ulang

BERBAGI
Pertemuan Komisi I DPRA terkait pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol Banda Aceh - Sigli. [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Komsi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) memanggil pihak-pihak terkait pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol Aceh, Kamis (6/9/2018), di Gedung DPRA. Dari hasil pertemuan itu, Komisi I DPRA merekomendasikan dilakukannya peninjuan ulang penetapan harga tanah masyarakat yang akan dibebaskan karena diduga cacat prosedur.

“Hasil pertemuan kami dengan masyarakat dari beberapa desa di Kecamatan Blang Bintang dan pihak-pihak terkait seperti PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Pembangunan Jalan Tol Banda Aceh-Sigli, Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP), serta Badan Pertanahan Aceh diketahui ada terdapat kekeliruan pada proses ganti rugi, terutama terkait dalam musyawarah dengan masyarakat,” kata Anggota Komisi I DPRA Iskandar Usman Al-Farlaky kepada wartawan usai melakukan pertemuan terkait pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol Aceh, Kamis sore.

Pihak PPK, Iskandar menjelaskan dalam musyawarah pertama dengan warga ditanyakan berapa harga tanah warga untuk pembebasan tersebut. Namun dalam musyawarah itu, kata Iskandar, pihak PPK tidak memberikan jawaban karena menunggu penilaian dari KJPP.

“Dalam pertemuan selanjutnya ternyata masyarakat tidak diberikan informasi seperti yang dijanjikan, malah disodorkan kertas harga satuan harga tanah yang telah ditetapkan untuk disetujui atau tidak. Kemudian bagi yang tidak setuju diarahkan untuk ke pengadilan. Ini yang menjadi persoalan, karena masyarakat kita ini tentu tidak mengetahui bagaimana peraturan pemerintah dan undang-undang, jika dihadapkan ke pengadilan ini tentunya juga menjadi persoalan. Di situ yang menjadi kekeliruan dan kami menduga cacat prosedur,” ungkapnya.

Selain itu, Iskandar juga menjelaskan pihak KJPP menjelaskan harga tanah yang berdekatan dengan jalan raya dan besertifikat paling tinggi dihitung Rp 260 ribu per meter. Namun, kata Iskandar, dari keterangan masyarakat ada tanah yang besertifikat dan dekat jalan raya harganya dihitung hanya Rp 44 ribu.

“Ini menjadi persoalan, berarti ini ada kekeliruan dalam penghitungan yang dilakukan KJPP. Untuk itu terkait proses ini, kami dari Komisi I DPRA akan mendorong dan merekomendasikan nantinya secara kelembagaan untuk dievaluasi ulang proses teknis dan mekanisme penghitungan yang dilakukan KJPP dan PPK pembangunan jalan tol Banda Aceh-Sigli,” ungkap politisi Partai Aceh ini.

“Untuk merespon tindaklanjut hal ini, kami nantinya juga akan menyurati presiden, dengan temubusan ke kementerian terkait,” tambahnya.

Pertemuan Komisi I DPRA terkait pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol Banda Aceh – Sigli. [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]
Sementara itu ketika ditanyai terkait tanah hutan konversi (tanah milik negara yang dikelola masyarakat) yang tidak dibayar, yang hanya diberikan santunan sebesar Rp 12 ribu, Iskandar menjelaskan terkait persoalan tersebut juga dipertanyakan dalam pertemuan tersebut.

“Mereka tadi mengatakan data yang diambil BPN adalah dari Dinas Kehutanan Aceh, namun kami belum memanggil dinas kehutanan. Maka kami belum tahu petanya diambil dari mana. Apakah diambil peta satelit atau peta pada tahun 1980 tadi disebutkkan ada sertifikat, tanah itu belum masuk ke kawasan hutan. Tapi tahun 1991-1999 itu masuk ke dalam kawasan hutan namun dikeluarkan kembali statusnya. Jika ada bukti surat, akte, atau keterangan dari kepala desa menunjukkan masyarakat memiliki tanah itu. Namun jika lima tahun ke belakang tanah itu berstatus hutan konversi, maka ini bisa diklaim dan dinas kehutanan dapat mengeluarkan statusnya dari hutan konversi,” jelas Iskandar.

Sementara itu ketika ditanyai jika ke depannya peninjauan ulang yang diminta Komisi I DPRA dan harga tanah masih tetap seperti yang telah dinilai KJPP, Iskandar mengatakan Komisi I DPRA akan terus mengawal pemasalah tersebut sampai adanya penyelesaian di masyarakat.

“Ini akan berdampak kepada persoalan sosial. Jika ini terus dibiarkan, pembangunan dipercepat tapi penyelesaian persoalan sosial di masyarakat tidak diselesaikan, maka ini akan muncul masalah di kemudian hari. Jika muncul persoalan di kemudian hari, yang capek juga pemerintah da kita semua. Jadi sebelum itu terjadi, kita harus melakukan langkah-langkah antisipasi dini. Ini upaya yang kami lakukan dari DPR Aceh agar nantinya tidak muncul persoalan di kemudian hari,” tegas Iskandar. [Reza Gunawan]

Berita terkait:

Ganti Rugi Lahan Pembangunan Tol Aceh Dihargai Rp 12 Ribu, Warga Mengadu ke DPRA

Soal Keberatan Ganti Rugi Lahan, PPK Pengadaan Tanah Tol Aceh: Silahkan Tempuh Jalur Hukum

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here