Beranda Ekonomi Soal Keberatan Ganti Rugi Lahan, PPK Pengadaan Tanah Tol Aceh: Silahkan Tempuh...

Soal Keberatan Ganti Rugi Lahan, PPK Pengadaan Tanah Tol Aceh: Silahkan Tempuh Jalur Hukum

BERBAGI
Alfisyah, PPK Pengadaan Tanah Pembangunan Tol Banda Aceh - Sigli memperlihatkan peta jalur pembangunan jalan tol Aceh. [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Banda Aceh-Sigli Alfisyah meminta masyarakat yang merasa keberatan atas penetapan harga ganti rugi pembebasan lahan untuk pembangunan tol Aceh untuk menempuh jalur hukum. Hal itu dikatakan Alfisyah menanggapi adanya sejumlah masyarakat Blang Bintang Aceh Besar yang mengadu ke DPRA terkait murahnya ganti rugi lahan mereka untuk pembebasan lahan pembangunan tol banda Aceh-Sigli.

“Jika masyarakat memiliki bukti, maka diharapkan menempuh proses hukum yaitu mengajukan keberatan ke pengadilan. Karena hanya pengadilan yang dapat memerintahkan dan mengubah penilaian KJPP (Kantor Jasa Penilaian Publik),” kata Alfisyah kepada acehonline.info, Senin sore (3/9/2018), di Banda Aceh.

Alfisyah mengatakan berdasarkan UU 2 Tahun 2012 dan peraturan Presiden N Nomor 71 tahun 2012 terkait persoalan penyelesaian masalah ganti rugi lahan telah memiliki jalur tersendiri, yaitu melalui proses hukum di pengadilan. Persoalan itu, kata dia, telah dijelaskan dalam musyawarah yang dilakukan sebelumnya dengan masyarakat.

“Ketika kami mengadakan musyawarah sebelumnya itu berdasarkan sudah adanya penilaian KJPP. Tim ini yang dibentuk berdasarkan hukum dan bekerja di bawah hukum, yang bekerja professional berdasarkan keahliannya. Artinya, hasil kerja mereka itu dilindungi oleh hukum dan untuk mengubahnya itu memerlukan proses hukum, tidak boleh sembarangan,” jelas Alfisyah.

“Jadi, masyarakat masih memiliki kesempatan untuk mengubah (penilaian KJPP), namun tidak bisa di luar selain dari itu (proses hukum), misalnya bertemu dengan tokoh-tokoh lain untuk mengubah nilai, itu tidak akan mungkin. Jadi yang bisa mengubahnya yang pasti sekarang adalah lewat pengadilan (putusan hakim),” tambahnya.

Jika masyarakat tidak mengajukan keberatan hukum ke pengadilan setelah 14 hari hasil musyawarah penetapan penilaian ganti rugi lahan, Alfisyah menjelaskan secara hukum maka masyarakat telah dianggap setuju atas penetapan penilaian harga ganti rugi lahan tersebut.

“Uangnya (ganti rugi) akan dikonsenasi atau kami titip di pengadilan sebesar penilaian KJPP,” ujarnya.

Namun, kata Alfisyah, jika masyarakat memiliki bukti kuat berupa surat kepemilikan serta bukti adanya penilaian harga lahan di daerah tersebut lebih besar, maka hal itu nantinya akan melahirkan putusan hakim apakah ditolak atau diterima keberatannya.

“Jika diterima keberatannya, maka nantinya hakim akan diperintahkan untuk dilakukan penilaian ulang,” ungkap Alfisyah. “Ada beberapa bukti fisik yang disampaikan warga kepada kami. Jadi ini kesempatan baik, jangan ke mana-mana lagi, langsung ke pengadilan saja. Jangan sampai nantinya dimanfaatkan (kepentingaan) orang lain, yang akhirnya mengacaukan suasana,” tambahnya.

Hingga kini, Alfisyah menjelaskan pihaknya belum melakukan proses pembayaran apapun terkait ganti rugi lahan pembangunan tol Banda Aceh-Sigli.

“Sekarang masih tahap penilaian, belum ada proses pembayaran apapun. Penilaian ini diumumkan dan dimusyawarahkan agar masyarakat mengetahui berapa yang dididapat atas ganti rugi lahan mereka,” ujarnya.

KJPP dalam melakukan penilaian, Alfisyah juga menjelaskan yaitu penilaian fisik dan non fisik. Nilai fisik, kata dia, dinilai berdasarkan harga pasar, sedangkan non fisik berdasarkan nilai ­sosial. Premium, emosional, serta berbagai item lainnya yang menghasilkan nilai wajar.

“Jadi kalau masyarakat ingin mengubah nilai ini (ganti rugi lahan) maka jalannya adalah lewat jalur hukum,” ujarnya.

Di kawasan Blang Bintang, Alfisyah menambahkan terdapat 60 persen yang berada di jalur pembangunan tol Aceh merupakan kawasan hutan konversi (hutan milik negara yang dikelola masyarakat).

“Namun masyarakat tidak mengakui itu kawasan hutan, sedangkan instansi terkait yaitu dinas kehutanan mengatakan itu kawasan hutan (berdasarkan peta Dinas Kehutanan Aceh). Sementara masyarakat ketika dimintai bukti itu bukan kawasan hutan tidak ada, karena berdasarkan aturan hukum tanah hutan itu tidak dibayar,” jelas Alfisyah.

“Jadi hutan itu tidak dibayar tanahnya, tidak mungkin uang negara membayar tanah negara. Ini ada acuannya, yaitu Perpres 88 tahun 2017 terkait cara penyelesaian kawasan hutan yang dikuasai masyarakat. Inilah yang Rp 12 ribu itu masuk ke dalam santunan berdasarkan perhitungan KJPP, bukan ganti rugi tanah atau lahan warga,” tegasnya.

Sementara untuk ganti rugi lahan warga yang memiliki sertifikat hak milik, Alfisyah mengatakan ada yang dihitung Rp 100 hingga 200 ribu lebih (per meter) ditambah harga tanaman tumbuh di atasnya, di mana ada yang mencapai hingga Rp 50-60 juta.

“Sedangkan masyarakat lain yang merupakan lahan hutan menginginkan dibayar besar dan tanahnya dihitung, itu yang tidak bisa kami lakukan, karena aturan membatasinya, di mana tanah negara tidak boleh dibayar,” ungkapnya.

Persoalan ini, kata Alfisyah telah dijelaskan dan dimusyawarahkan dengan masyarakat. Namun dalam waktu dekat, kata Alfisyah, pihaknya juga akan kembali menggelar musyawarah dengan masyarakat terkait penyelesaian persoalan tersebut.

“Jika masyarakat nantinya dalam musyawarah itu juga tetap tidak setuju, maka dapat mengajukan keberatan ke pengadilan, agar adanya kejelasan hukum apakah penilaian KJPP tersebut bisa diubah atau tidak,” jelas Alfisyah.

“Jika 14 hari setelah musyawarah terakhir tersebut masyarakat tidak mengajukan keberatan ke pengadilan maka secara hukum dianggap setuju. Berapa yang telah dihitung KJPP, sebesar itulah yang kami titip di pengadilan. Setelah diterima pengadilan, maka saat itulah terhitung pelepasan hak untuk dilakukan eksekusi,” imbuhnya. [Reza Gunawan]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here