Beranda Hukum Polri Terbitkan Telegram soal Aksi Massa Tagar Pendukung Capres

Polri Terbitkan Telegram soal Aksi Massa Tagar Pendukung Capres

BERBAGI
Ilustrasi polisi anti huru-hara

JAKARTA – Polri menerbitkan arahan kepada jajaran anggota yang menjabat sebagai direktur intelijen dan keamanan (dirintelkam) di Kepolisian satuan wilayah tingkat daerah atau Kepolisian Daerah (Polda) untuk menyikapi sejumlah aksi deklarasi dalam bentuk tagar pendukung calon presiden (capres).

Arahan itu diterbitkan dalam bentuk Surat Telegram bernomor STR/1852/VIII/2018 tertanggal 30 Agustus 2018 dan ditandatangani oleh Kepala Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri Komisaris Jenderal Lutfi Lubihanto.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan, kegiatan menyampaikan aspirasi dan unjuk rasa memang diatur oleh UU Nomor 9 tahun 1998. Namun dalam Pasal 6 beberapa poin harus dipedomani oleh setiap orang yang akan menyampaikan aspirasi.

Menurutnya, ada lima poin yang harus dipedomani oleh setiap orang yang akan menyampaikan aspirasi. Pertama, dalam menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain.

“Kedua, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum. Ketiga, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum. Kelima, menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa,” ujar Setyo pada Senin, 3 September 2018.

Jika salah satu hal tersebut tak terpenuhi, lanjut Setyo, aparat Kepolisian berhak untuk membubarkan penyampaian pendapat aspirasi.

“Karena polisi menganggap kalau salah satu tidak terpenuhi bisa terjadi gangguan keamanan dan ketertiban,” kata dia.

Dalam penilaian suatu penyampaian aspirasi dan pendapat, Setyo menuturkan, Polri melihat apakah rentan terjadi konflik atau tidak. Ketika hal tersebut terjadi, polisi bisa mengambil keputusan sesuai dengan Pasal 15 di mana pasal tersebut menyampaikan Polri bisa membubarkan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum.

“Kalau dia tidak mau dibubarkan maka dia dikenakan UU pidana pasal 211 sampai 218,” ujarnya.

Mengenai telegram tersebut, dia menyebut hanya mengingatkan setiap anggota di wilayah untuk bertolak pada aturan tersebut.

“Aturannya sebenarnya sudah ada, hanya pelaksanaannya kadang-kadang di wilayah lupa tidak mempedomani apa yang sudah diatur,” katanya. [viva.co.id]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here