Beranda Nanggroe GPK Minta Hukum Potong Tangan Bagi Koruptor Diberlakukan di Aceh

GPK Minta Hukum Potong Tangan Bagi Koruptor Diberlakukan di Aceh

BERBAGI
Massa Gerakan Penegak Keadilan (GPK) menggelar aksi di Kantor DPRA. [Foto: Ian Rifa'i]

BANDA ACEH – Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Penegak Keadilan (GPK) menggelar aksi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Selasa (24/7/2018). Dalam aksinya, mereka menyatakan mendukung sepenuhnya KPK memproses hukum pejabat di Aceh yang terlibat kasus korupsi. Selain itu, mereka juga mengajak seluruh rakyat Aceh menjunjung supremasi hukum khususnya terkait pemberantasan korupsi.

Dalam orasi di Gedung DPRA, mereka mendesak DPRA segera memberlakukan (menetapkan qanun) hukum potong tangan bagi koruptor di Aceh.

“Jangan ganggu syariat Islam, tegakkan yang benar, kalau memang gubernur kami bersalah silahkan diproses secara hukum, kalau dia tidak bersalah silahkan kembalikan gubernur kami,” kata Abu Syuja’ selaku Koordinator dalam orasinya.

Menurut Abu Syuja’, KPK perlu membuat regulasi hukum bagi ASN (Aparatur Sipil Negara) sebagai penyelenggara yang memiliki jabatan, agar menyerahkan surat pernyataan kekayaan ASN.

“Surat itu jangan diberlakukan untuk pejabat publik saja, tapi perlu dibuat dan diserahkan oleh ASN lainnya terkait harta kekayaan si pejabat,” katanya.

Terkait kasus Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf yang saat ini menjalani proses hukum di KPK, massa tersebut meminta KPK untuk memproses sesuai aturan hukum tanpa intervensi dari pihak manapun.

“Saat ini di Aceh ada segilintir kelompok yang mendukung koruptor di Aceh supaya jangan ditangkap, kami kecewa dengan kelompok tersebut,” ujarnya. [Ian Rifa’i]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here