Beranda Ekonomi Hubungan Eksekutif dan Legislatif Aceh Mulai Harmonis, Bahas Bersama RPJMA untuk Diqanunkan

Hubungan Eksekutif dan Legislatif Aceh Mulai Harmonis, Bahas Bersama RPJMA untuk Diqanunkan

BERBAGI
Rapat penyusunan RPJMA antara eksekutif dan legislatif Aceh di ruang Badan Anggaran DPRA beberapa waktu lalu. [Dok. Humas DPRA]

BANDA ACEH – Tim Pemerintah Aceh bersama dengan tim Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) saat ini sedang membahas bersama penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA). Usai pembahasan, rencanya RPJMA akan diqanunkan DPRA dalam waktu dekat.

Kondisi tersebut, terlihat berbeda sebelumnya saat pembahasan APBA 2018, di mana adanya ketegangan antara eksekutif dan legislatif Aceh yang berujung tidak adanya kesepakatan bersama, hingga APBA ditetapkan menjadi Pergub. Penetapan Pergub APBA tersebut juga memperkeruh hubungan eksekutif dan legislatif, hingga berujung kepada gugatan DPRA ke Mahkamah Agung.

“Saat ini tim sedang membahasnya. Dalam pembahasannya, diharapkan akan ada interaktif dari kedua tim, karena sebelumnya penyusunan APBA kemarin, belum sepenuhnya mengacu kepada RPJM yang disusun eksekutif,” kata Ketua DPRA Tgk. Muharuddin kepada acehonline.info, Jumat (20/7/2018), di ruang kerjanya.

Dengan semangat untuk mengqanunkan RPJMA tersebut, kata Tgk. Muharuddin, diharapkan tim DPRA dapat melihat secara detail RPJM yang diusulkan eksekutif.

“Dalam pembahasan tentu akan ada masukan-masukan dari pihak DPRA. Masukan tersebut, diharapkan dapat dipadukan oleh eksekutif, dengan harapan RPJM tersebut akan lahir program-program yang berkualitas untuk masyarakat Aceh,” jelasnya.

Tgk. Muharuddin menjelaskan, pihak ekekutif dalam penyusunan RAPBA 2018, mengacu kepada RPJM pemerintahan sebelumnya.

“Memang ada klausul di Permendagri, bahwa sejauh belum ada RPJM yang baru, eksekutif boleh mengacu kepada RPJM sebelumnya. Dokumen RPJMA yang baru memang telah diusulkan eksekutif, namun belum sempat kami bahas, Inilah sekarang baru dibahas,” ujar Tgk. Muhar.

Dengan adanya keinginan eksekutif mengqanunkan RPJMA, Tgk. Muhar mengatakan DPRA menyambut baik hal tersebut, dengan harapan ke depan terus adanya sinerginitas antara eksekutif dan legislatif.

“Ini diharapkan menjadi pengalaman bagi Pemerintah Aceh termasuk DPRA, ketika adanya ketidakmarmonisan dua lembaga ini, maka akan menjadi pintuk masuk bagi pihak yudikatif, yang akhirnya menjadi boomerang bagi eksekutif dan legislatif,” ungkap Tgk. Muhar.

“Jadi ke depan diharapkan kedua pihak, baik eksekutif dan legislatif dapat mengintropeksi diri, sehingga ke depan diharapkan dari aspek anggaran, baik dari segi qanun, serta kebijakan lainnya yang harus adanya persetujuan DPR Aceh, akan terjadi singkronisasi dan sinergisitas antara kedua lembaga. Jadi posisi legislatif itu diposisikan oleh eksekutif sebagai mitra kerja, bukan lawan,” tambah politisi Partai Aceh yang mencalonkan diri ke DPR-RI ini. [Reza Gunawan]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here