Beranda Hukum DPRA Tetap Lanjutkan Gugatan Pergub APBA dan Cambuk ke Mahkamah Agung

DPRA Tetap Lanjutkan Gugatan Pergub APBA dan Cambuk ke Mahkamah Agung

BERBAGI
Ketua DPRA Tgk. Muharuddin. [Foto: Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tgk. Muharuddin mengatakan pihaknya tetap melanjutkan gugatan terhadap Peraturan Gubernur Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2018 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Pelaksanaan Acara Hukum Jinayat, yang mengatur pelaksanaan hukuman cambuk di lembaga pemasyarakatan (lapas), dengan melakukan judicial review (uji materil) ke Mahkamah Agung (MA).

Gugatan tersebut telah didaftarkan DPRA ke Mahkamah Agung sebelum Gubernr Aceh Irwandi Yusuf ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan suap dana otonomi khusus Aceh.

“Gugatannya sampai saat ini tetap dilanjutkan, karena gugatan ini bukan untuk menghambat realisasi APBA, tetapi untuk memperjelas kepastian hukumnya,” kata Tgk. Muharuddin kepada acehonline.info, Jumat (20/7/2018), di ruang kerjanya.

Kepastian hukum tersebut, Tgk. Muhar menjelaskan untuk mengetahui dasar hukum yang membenarkan penyerahan Rancangan APBA dilakukan sebelum adanya kesepatan  bersama Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

“Saat pembahasan sebelumnya, DPRA mengembalikan dokumen R-APBA kepada Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), tetapi eksekutif menganggap itu telah diserahkan, mekipun DPRA telah menolak. Sejak diserahkan dokumen R-APBA itu juga telah dihitung waktu 60 hari untuk penetapan pergub. Ini yang akan kita uji, agar adanya kejelasan hukum, untuk menjadi pelajaran ke depan agar tidak terulang ke depan,” jelasnya.

Surat penerimaan registrasi gugatan DPRA terhadap APBA 2018 ke Mahkamah Agung. [Foto: Istimewa]
Sementara itu terkait gugatan terhadap Pergub Cambuk, Tgk. Muharuddin mengatakan dalam Qanun Jinayat telah jelas diatur bahwa pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan di tempat terbuka dan dapat dihadiri oleh masyarakat. Pergub cambuk, menurutnya, tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, yaitu Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

“Jadi ini tetap akan kita gugat agar adanya kejelasan hukum, di mana masyarakat Aceh juga sebelumnya banyak yang menginginkan pelaksanaan uqubat cambuk dilakukan di tempat terbuka seperti biasanya, bukan di tempat tertutup seperti di dalam lapas,” jelasnya.

Sementara itu ketika ditanyai apakah Pergub APBA ada wacana untuk diqanunkan, Tgk. Muhar mengatakan hingga saat ini belum ada rencana dari DPRA untuk mengubah pergub tersebut menjadi qanun.

“Sejauh ini Pergub APBA yang sudah ditetapkan, maka dijalankan saja, sampai menunggu adanya putusan dari gugatan ke MA nantinya,” ungkap politisi Partai Aceh ini.

Sementara itu soal nantinya APBA Perubahan apakah mungkin untuk diqanunkan, Tgk. Muharuddin mengatakan hal itu akan didiskusikan nantinya dengan anggota badan anggaran DPRA lainnya, apakah ingin diqanunkan atau tidak.

“Namun kalau menurut saya pribadi,  karena murni kemarin APBA sebelumnya sudah dipergubkan, saya pikir supaya satu rangkaian dipergubkan saja. Jadi DPRA biar fokus untuk pembahasan APBA 2019 saja,” jelasnya. [Reza Gunawan]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here