Beranda Ekonomi Adanya Ketimpangan Ekonomi dan Kemiskinan, Ketua DPRA Dukung Pemekaran Kota Panton Labu

Adanya Ketimpangan Ekonomi dan Kemiskinan, Ketua DPRA Dukung Pemekaran Kota Panton Labu

BERBAGI
Ketua DPRA Tgk. Muharuddin menerima kunjungan tim komite persiapan pemekaran Kota Panton Labu. [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tgk. Muharuddin mengatakan Aceh Utara merupakan daerah penghasil minyak dan gas di Aceh, namun berbagai persoalan masih terjadi di wilayah tersebut. Ketimpangan ekonomi dan kemiskinan menjadi persoalan yang masih terjadi di masyarakat, khususnya kawasan pedalaman Aceh Utara.

“Persoalan kesejahteraan masih jauh dari harapan masyarakat. Banyak masyarakat Aceh Utara yang masih berada di bawah garis kemiskinan serta pembangunan infrastruktur yang jauh dari memadai, seperti pembangunan jalan-jalan gampong dan jembatan. begitu juga sawah-sawah di sana yang masih mengandalkan tadah hujan setiap tahunnya,” kata Tgk. Muharuddin kepada wartawan usai menerima kedatangan Tim Komite Persiapan Pemekaran Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Kota Panton Labu, Jumat sore, 20 Juli 2018, di ruang kerjanya.

Atas persoalan itulah, Tgk. Muharuddin menjelaskan, muuncul gagasan dari tim CDOB untuk melakukan pemekaran Panton Labu menjadi daerah otonomi baru. Beberapa kecamatan seperti Tanah Jambo Aye, Seunuddon, Langkahan, Baktiya, dan Baktiya Barat telah mendukung pemekaran kota Panton Labu tersebut.

“Usulan ini sudah disampaikan kepada bupati Aceh Utara dan pada psinsipnya bupati mendukung penuh. Dukungan dari DPRK setempat juga telah didapatkan rekomendasi dari beberapa partai, baik dari lokal maupun nasional. Jadi saat ini kami menunggu proses paripurna di DPRK selesai, baru nantinya ditindaklanjuti di tingkat provinsi, yang kita harapkan bisa sesegera mungkin diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri,” jelas Tgk. Muharuddin.

Ketika ditanyai soal jaminan persoalan kemiskinan akan berkurang ketika daerah otonomi baru tersebt lahir, Tgk. Muharuddin mengatakan dengan dimekarkannya Panton Labu menjadi daerah yang baru, maka nantinya akan lahir kota baru yang memiliki kantor wali kota dan perkantoran pemerintahan lainnya yang baru, serta rumah sakit yang akan memudahkan pelayanan untuk masyarakat.

“Ketika ada kantor pemerintahan yang baru, tentu ini akan menggerakkan perekonomian masyarakat,” jelas Tgk. Muharuddin sembari menyatakan dukungannya secara penuh terkait pemekaran daerah otonomi baru tersebut.

Sementara Ketua Tim CDOB Kota Panton Labu Hendra Nurdin mengatakan pusat pemerintahan Kota Panton Labu rencananya akan dipusatkan di kawasan Baktya Barat.

“Untuk penduduk di daerah otonomi baru ini berjumlah 148 ribu lebih yang berasal dari lima kecamatan, dengan luas wilayah 655 KM2,” jelasnya.

Proses pemekaran daerah baru tersebut, Hendra menambahkan, saat ini masih berada di Kabupaten Aceh Utara.

“Pak bupati sudah mengeluarkan SK dan sejumlah fraksi di DPRA sudah mendukung. Mungkin dalam waktu dekat, awal atau akhir Agustus nanti akan digelar paripurna di DPRK Aceh Utara untuk penetapan antara eksekutif dan legislatif. Kami tidak bisa loncat langsung ke provinsi karena harus ada penetapan di kabupaten induk, setelah ini baru nantinya ke provinsi dan dilanjutkan ke pemerintah pusat,” jelasnya. [Reza Gunawan]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here