Beranda Nanggroe Banyak Dinas di Aceh Digeledah KPK, Haji Uma: Yang Tidak Bersalah Tidak...

Banyak Dinas di Aceh Digeledah KPK, Haji Uma: Yang Tidak Bersalah Tidak Perlu Takut

BERBAGI
Anggota DPD-RI asal Aceh Sudirman (Haji Uma). [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Anggota DPD-RI asal Aceh Sudirman yang akrab disapa Haji Uma meminta semua pihak di Aceh untuk mendukung dan mengawal kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap kasus-kasus korupsi di Aceh. Haji Uma menilai, penegakan hukum yang dilakukan KPK merupakan kebaikan untuk Aceh ke depan, agar terciptanya pemerintahan yang bersih dan program yang dilakukan pemerintah dapat tepat sasaran.

“Jadi, kita tidak boleh gugup dan was-was. Kita harus tenang, agar KPK bisa bekerja maksimal di Aceh. Penegakan hukum yang dilakukan KPK juga merupakan yang diamanahkan undang serta atas hak dan keinginan rakyat, untuk memperoleh kemakmuran,” kata Haji Uma kepada acehonline.info Rabu (11/7/2018) di Banda Aceh, menanggapi adanya penggeledahan sejumlah instansi pemerintahan (dinas) di Aceh oleh penyidik KPK.

Haji Uma menambahkan, para aparatur pemerintahan di Aceh tidak harus takut menghadapi pemeriksaan KPK, selagi para jajaran pemerintahan di Aceh menjalankan tugasnya sesuai dengan regulasi dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Jadi tidak perlu was-was, jangan seperti orang kebakaran jenggot. Tentunya KPK menjalankan tugasnya di atas aturan, tidak mungkin salah sasaran. Tentu kita harus mengawasi sama-sama, agar KPK bekerja secara transparan. Kita juga menginginkan KPK transparan, yang salah tetap salah, dan yang tidak salah dibebaskan,” ujarnya.

“Semua pihak harus mendukung (kinerja KPK), karena KPK ini punya kita. KPK bekerja untuk rakyat, bukan untuk dirinya sendiri. KPK masih ada di Indonesia, karena instrumen ini dipandang penting oleh negara,” tambahnya.

Selain itu, Haji Uma menambahkan adanya penegakan hukum yang dilakukan KPK di Aceh adalah yang terbaik untuk Aceh ke depan.

“Kalau ada yang mengawasi, tentu pembangunan itu akan tepat sasaran. Untuk itu, yang tidak bersalah tidak perlu takut, karena KPK hanya mengontrol dan mengawasi yang salah,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, tim penyidik KPK menggeledah sejumlah instansi pemerintahan di Aceh, terkait kasus dugaan suap dana otonomi khusus yang melibatkan gubernur Aceh non-aktif Irwandi Yusuf. Sejumlah instansi pemerintahan yang telah digeledah KPK antara lain Dinas PUPR, Dispora Aceh, Dinas Pendidikan, serta Dinas Kesehatan Aceh. [Reza Gunawan]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here