Beranda Nanggroe Di Paripurna Lanjutan Interpelasi DPRA, Gubernur Aceh Enggan Menjawab Persoalan Pribadi

Di Paripurna Lanjutan Interpelasi DPRA, Gubernur Aceh Enggan Menjawab Persoalan Pribadi

BERBAGI
Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah berfoto bersama dengan jajaran pimpinan DPR Aceh usai paripurna interpelasi. [Foto: Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Gubernur Aceh Irwandi Yusuf enggan memberikan jawaban yang berkaitan dengan persoalan pribadi dalam sidang paripurna lanjutan penggunaan hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakkyat Aceh (DPRA), Senin (2/7/2018), di Gedung Utama DPR Aceh. Hal itu dipaparkan Wakil Gubenur Aceh Nova Iriansyah saat membacakan jawaban tambahan atas pertanyaan para anggota DPRA dalam paripurna sebelumnya Kamis (28/6/2018).

Wagub menjelaskan, persoalan interpelasi adalah hak anggota dewan untuk mempertanyakan sejumlah hal terkait subtansi kebijakan pemerintah yang bersifat penting dan strategis, bukan terkait hal-hal yang menyangkut persoalan pribadi.

“Dalam konteks ini kami tidak perlu menanggapi mengenai persoalan yang berkaitan dengan persoalan status dan komunikasi di media sosial, serta pemberitaan di media yang berkaitan dengan pribadi dan privasi, serta keterlibatan menerima suap terkait kasus korupsi BPKS Sabang, yang telah secara tegas saya jawab tidak terlibat,” ungkap wagub membacakan jawaban gubernur Aceh.

Dalam paripurna, gubernur hanya memberikan penjelasan mengenai penetapan Pergub APBA yang dinilai telah sesuai dengan perundang-udangan yang berlaku, serta mengenai penetapan hukuman cambuk di lembaga pemasyarakatan merupakan tempat terbuka.

Selain itu, Wagub juga menjelasakan mengenai tidak adanya kertelibatan Pemerintah Aceh dalam hal beredarnya informasi dugaan penyalahgunaan penyaluran beasiswa.

“Itu patut diduga dilakukan oknum tertentu yang saat ini sedang ditangani pihak penegak hukum. Untuk itu kita semua patut menggunakan azas praduga tak bersalah, sebelum adanya keputusan hukum selanjutnya,” ungkap wagub.

Sementara itu mengenai penggunaan dana otonomi khusus, wagub menjelaskan, dana otsus tersebut tetap dapat digunakan meski ditetapkan dengan APBA ditetapkan dengan pergub. Sedangkan berkaitan dengan pelantikan Nizarli sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh saat ini sedang dalam proses lebih lanjut soal perizinan dari rektorat Universitas Syiah Kuala.

Dalam paripurna tersebut, wagub juga tidak menjawab lebih jauh pertanyaan-pertanyaan tambahan dalam sidang paripurna terkait penegasan para anggota dewan yang mempertanyakan legalitas penetapan pergub APBA dan penerapan hukuman cambuk di lembaga pemasyarakatan.

“Dari pertanyaan-pertanyaan tambahan, saya tidak memiliki otoritas menjawabnya, selain dari jawaban yang tertulis yang telah saya bacakan,” jelas wagub.

Dengan tidak dapat ditanggapinya jawaban para anggota DPRA dari wakil gubernur Aceh, Ketua DPRA Tgk. Muharuddin memutuskan membawa hasil rapat paripurna tersebut ke rapat Badan Musyawarah DPRA untuk menentukan jawaban DPRA apakah jawaban gubernur tersebut memuaskan atau menindaklajutinya menjadi hak angket.

Hingga berita ini diturunkan, para anggota Badan musyawarah DPRA masih melakukan rapat untuk menentukan sikap DPRA terkait jawaban gubernur Aceh terhadap penggunaan hak interpelasi DPRA. Paripurna diskorsing dan akan dilanjutkan Pukul 14.00 WIB. [Reza Gunawan]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here