Beranda Hukum Bantah Terima Suap Rp 14 Miliar, Ini Jawaban Gubernur Aceh Terkait Interpelasi...

Bantah Terima Suap Rp 14 Miliar, Ini Jawaban Gubernur Aceh Terkait Interpelasi DPRA

BERBAGI
Sidang Paripurna Interpelasi DPRA. [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyampaikan jawaban Gubernur Aceh Irwandi Yusuf atas pertanyaan yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terkait penggunaan hak interpelasi dalam sidang paripurna khusus yang berlangsung Kamis, 28 Juni 2018.

Dalam paripurna yang dipimpin Ketua DPRA Tgk. Muharuddin itu, wagub menyampaikan penetapan Peraturan Gubernur Aceh tentang Anggaran Pendapat dan Belanja Aceh (APBA) 2018 sudah sesuai dengan regulasi dan perundang-undangan yang berlaku. Pergub APBA 2018 ditetapkan karena tidak ada kesepakan pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif dalam pembahasan sebelumnya.

“Kebijakan Gubernur dalam menetapkan APBA Tahun Anggaran 2018 dengan Peraturan Gubernur, bukanlah kebijakan yang sewenang-sewenang dan melanggar hukum, melainkan suatu tindakan untuk mewujudkan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi pemerintahan dan rakyat Aceh,” kata Wagub dalam sidang paripurna interpelasi.

Sementara itu terkait Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 yang mengatur pelaksanaan hukuman cambuk di dalam lembaga pemasyarakatan, Wagub menjelaskan, substansi Pergub Jinayat tidak bertentangan dengan Qanun Hukum Acara Jinayat.

“Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat tersebut, tidak ada yang kontradiksi dengan Qanun Hukum Acara Jinayat, karena tetap dilaksanakan di tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir. Selain daripada itu pelaksanaan di Lembaga Permasyarakatan atau rutan/cabang Rutan juga dimaksudkan untuk menghindari hadirnya anak-anak yang di bawah usia 18 (delapan belas) tahun,” jelasnya.

Sementara itu soal nama Irwandi Yusuf disebut dalam surat dakwaan amar putusan kasus korupsi BPKS Sabang yang diduga menerima suap Rp 14 miliar, Wagub menyampaikan Gubernur Aceh tidak terlibat dalam kasus korupsi tersebut.

Sedangkan terkait persoalan dengan dugaan dan tuduhan Gubernur melakukan Pelanggaran Moral/Etika dalam berkomunikasi, Wagub jelaskan bahwa komunikasi gubernur, terutama di media sosial bersifat pribadi dan bukan merupakan kebijakan yang bersifat penting dan strategis, serta memiliki dampak luas dalam kehidupan bermasyarakat sehingga hal tersebut bukan merupakan objek penggunaan hak interpelasi DPRA.

“Status dalam media sosial (facebook) tersebut memang saya yang buat (Irwandi Yusuf) secara pribadi. Namun yang menanggapi dalam media sosial tersebut adalah pengguna facebook dan ditanggapi kembali oleh anggota-anggota saya. Adapun beberapa komentar yang saya sampaikan, pada intinya adalah karena banyak komentar yang menghina serta tidak layak disampaikan kepada saya, baik sebagai pribadi maupun atas nama Gubenur Aceh,” jelas Nova Iriansyah membacakan jawaban tertulis gubernur Aceh. [Reza Gunawan]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here