Beranda Nanggroe Akademisi Unsyiah: Polemik Beasiswa DPRA Sarat Muatan Politis

Akademisi Unsyiah: Polemik Beasiswa DPRA Sarat Muatan Politis

BERBAGI
Sidang Paripurna DPRA. [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Penyaluran beasiswa bantuan pendidikan Pemerintah Aceh tahun 2017 beberapa pekan ini menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat Aceh. Sejumlah nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tercantum dalam dokumen tersebut. Akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Effendi Hasan menilai beredarnya dokumen penyaluran beasiswa tersebut sarat dengan muatan politis.

“Pasalnya nama-nama yang tercantum dalam dokumen tersebut merupakan para pendukung hak interplasi Gubernur Aceh Irwandi Yusuf,” kata Effendi Hasan kepada acehonline.info, Jumat (15/6/2018).

Wakil Dekan I Fisip Unsyiah Effendi Hasan.

Effensi Hasan menjelaskan, Irwandi Yusuf saat ini terancam dilengserkan karena DPRA menggunakan Hak Interplasinya terkait beberapa dugaan pelanggaran  yang dilakukan oleh Gubernur, seperti  kebijakan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah, kebijakan mempergubkan APBA, tidak mau melantik KIP, serta kebijakan melantik kepala dinas yang tidak mendapat izin dari Rektor (kasus ini sedang digugat oleh pihak DPRA). Kemudian Irwandi Yusuf juga diduga terkait dengan kasus BPKS Sabang sebagai mana disebutkan pada surat dakwaan Jaksa KPK terhadap dalam perkara mantan Kepala BPKS Ruslan Abdul, yang kini telah divonis bersalah.

“Apa yang terjadi di publik saat ini adalah terkesan seakan-akan nama yang beredar tersebut merupakan orang yang melanggar hukum, jadi terlihat ada skenario memukul balik DPRA yang telah menggunakan hak Interplasinya,” ungkap Wakil Dekan I Fisip Unsyiah ini.

Effendi Hasan juga menilai persoalan tersebut bukan hanya soal serangan balik terkait Interplasi. Menurutnya, dugaan isu beasiswa bermuatan politis semakin menguat dikarenakan beberapa bulan ke depan merupakan tahun politik, yakni pemilihan legislatif dan presiden 2019.

“Jika kita lihat dari nama-nama yang ada didokumen tersebut, mereka merupakan kader-kader partai yang sangat pontensial. Jadi ada usaha untuk menjegal mereka kembali menjadi anggota DPR Aceh tahun 2019 dengan cara ‘pembunuhan karakter’ melalui media sehingga dapat mempengaruhi masyarakat Aceh sebagai pemilih,” jelas Effendi Hasan.

“Pembunuhan karakter” tersebut, kata Effendi Hasan, menurutnya juga untuk mematahkan kader-kader yang terkenal kritis selama ini di DPRA terhadap berbagai kebijakan pemimpin yang sedang memerintah saat ini.

“Sasaran tembak hanya disasar orang tertentu saja di DPRA. Isu ini pun kemungkinan sengaja ‘digoreng’ untuk membenam isu lain yang menerpa pemimpin Aceh yang sedang berkuasa saat ini,” jelasnya.

Effedi Hasan menilai untuk membuktikan semua kasus-kasus tersebut, serta sebagai upaya pendidikan politik cerdas bagi masyarkat Aceh, dirinya menangtang Gubernur Aceh Irwandi Yusuf bersikap tegas  untuk segera mengusut tutas kasus bantuan beasiswa tahun 2017.

“Gubernur harus meminta BPK untuk mengaudit lembaga BPSDM (Badan Peningkatan Sumber Daya Manusia) Aceh yang dinilai oleh masyarakat sangat sarat kepentingan dan belum bekerja secara profesional, sehingga kasus dugaan penyalahgunaan bantuan beasiswa pendidikan tahun 2017 segera dapat terbukti kebenarannya setelah ditangani oleh pihak terkait,” ungkap Effendi.

Kebijakan tegas gubernur, kata Effendi Hasan, perlu segera dilakukan sehingga tidak terjadi saling curiga  dan saling menyalahkan (memalukan)  para wakil rakyat (dewan).

“Gubernur Aceh juga  harus segera menyerahkan kasus dana bantuan beasiswa pendidikan kepada pihak kepolisian dan kejaksaan untuk mengusut tuntas kasus ini, dan siapapun yng terlibat biarlah pihak terkait yang memutuskan sehingga aturan hukum benar-benar dapat ditegakkan,” ujarnya.

Sebelum keputusan diumumkan oleh pihak terkait, Effendi Hasan juga menambahkan, gubernur harus benar-benar bisa menjamin tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga nama baik anggota DPRA atau siapapun mereka benar-benar dapat terjamin integritasnya di kalangan masyarakat Aceh. [Reza Gunawan]

BERBAGI

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here