Beranda Hukum Gubernur Aceh Mangkir dari Sidang Paripurna Interpelasi, Ketua DPRA: Ini Bentuk Pelecehan

Gubernur Aceh Mangkir dari Sidang Paripurna Interpelasi, Ketua DPRA: Ini Bentuk Pelecehan

BERBAGI
Ketua DPRA Tgk. Muharuddin dan Wakil Ketua DPRA Irwan Dohan saat diwawancarai wartawan usai sidang paripurna interpelasi. [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Gubernur Aceh Irwandi Yusuf maupun perwakilan Pemerintah Aceh lainnya tidak menghadiri sidang paripurna istimewa yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terkait penggunaan hak interpelasi yang digelar Senin (4/6/2018). DPRA menilai ketidakhadiran gubernur Aceh dan wakilnya dalam paripurna tersebut merupakan bentuk pelecehan terhadap lembaga DPR Aceh.

“Ketidakhadiran dari Pemerintah Aceh untuk mewakili dalam sidang paripurna ini kami anggap bentuk pelecehan,” kata Ketua DPRA Tgk. Muharuddin, usai sidang paripurna dengan agenda mendengar jawaban gubernur Aceh terkait penggunaan hak interpelasi DPRA.

Di dalam negara tertib administrasi dan demokrasi, kata Tgk. Muharuddin, memiliki tatacara dan mekanime yang mengatur bahwa dalam sidang paripurna harus hadiri perwakilan dari Pemerintah Aceh.

“Tidak kemudian gubernur Aceh tidak menugaskan siapapun, baik wakil gubernur, sekda, dalam sidang paripurna. Sikap Pemerintah Aceh tidak menghargai sama sekali lembaga DPR Aceh,” tegas Tgk.Muharuddin.

Jadwal paripura, Tgk Muharuddin menambahkan telah dijadwalkan DPRA jauh-jauh hari. Terkait adanya surat wakil gubernur Aceh pada 31 Mei 2018 yang meminta penjadwalan ulang paripurna interpelasi dengan alasan gubernur Aceh sedang melakukan ibadah umrah, Menurut Tgk. Muhar hal itu tidak serta merta langsung membatalkan paripurna.

“Ada mekanisme yang mengaturnya, untuk pembatalan harus dibawa ke rapat badan musyawarah. Kenapa (surat wagub) tidak ditanggapi, karena DPRA sedang melakukan pansus di dapil masing-masing, Jadi tidak ada anggota dewan di DPRA,” ujarnya.

“Jadi kami anggap hari ini sudah dilakukan sidang pertama dan akan dijadwalkan kembali untuk sidang paripurna kedua nantinya,” tambah Tgk. Muharuddin.

Penjadwalan ulang sidang paripurna interpelasi DPRA, Tgk Muharuddin menjelaskan akan diputuskan nantinya dalam rapat badan musyawarah.

“Kami menjadwalkan kembali bukan karena atas permintaan gubernur Aceh, tetapi karena ketidakhadiran gubernur Aceh,” ungkap politisi Partai Aceh ini.

Ketika ditanya mengatapa DPRA yang telah dilecehkan Pemerintah Aceh untuk ke sekian kalinya tetap mengagendakan sidang paripurna, Tgk. Muhar mengatakan hal itu karena ada mekanisme yang mengatur paripurna interpelasi tersebut.

“Dalam pengunaan hak interpelasi, jika gubernur tidak hadir, maka dapat diwakilkan kepada wakil gubernur. Sedangkan jika paripurna pertama tidak hadir, ada kesempata sekali lagi untuk menghadiri paripurna interpelasi,”

Sementara itu jika paripurna kedua nantinya gubernur Aceh juga tidak hadir, Tgk Muhar mengatakan ada mekanisme lanjutan lainnya yang diatur dalam tata tertib DPR Aceh.

“Tentu DPRA memiliki hak dan kewenangan. Apakah nantinya sepakat menggunakan hak angket atau sebagainya, semua tergantung dari rapat badan musywarah DPRA,” ujarnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRA Irwan Djohan saat memimpin sidang paripurna istimewa tersebut mengatakan jika gubernur Aceh berhalangan, bukan berarti pemerintahan kosong, di mana bisa saja diwakili wakil gubernur atau pejabat Pemerintah Aceh lainnya.

“Kita tidak mesti pada 4 Juni ini saudara Irwandi harus berada di tempat. Jika beliau tidak ada maka bisa digantikan wakil gubernur. Kita tidak mungkin juga memutuskan seluruh jadwal paripurna itu disesuaikan dengan jadwal gubernur,” ujarnya.

Dengan tidak hadirnya satupun perwakilan dari Pemerintah Aceh, Irwan Djohan menilai apa yang dikatakan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf di media bahwa tidak akan lari dari paripurna interpelasi itu adalah tidak benar.

“Faktanya, Pemerintah Aceh lari dari sidang interpelasi yang dilaksanakan pada 4 Juni ini,” ujar Irwan Djohan yang merupakan Politisi Partai NasDem ini.

Dalam paripurna itu, Irwan Djohan mengatakan diputuskan empat poin yaitu pertama menolak permohonan wakil gubernur Aceh terkait penjadwalan ulang paripurna interpelasi DPRA pada 4 Juni 2018 dan kedua gubernur Aceh mangkir dari sidang paripurna interpelasi.

“Ketiga telah terjadi pelecehan terhadap lembaga DPR Aceh dari Pemerintah Aceh dikarenakan tidak adanya satupun pejabat dari Pemerintah Aceh yang menghadiri sidang paripurna ini, dan yang keempat penjadwalan ulang paripurna interpelasi selanjutnya akan diputuskan dalam rapat badan musyawarah DPRA,” ujarnya. [Reza Gunawan]

BERBAGI

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here