Beranda Nanggroe BPK-RI Serahkan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh 2017, Ini Temuannya

BPK-RI Serahkan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh 2017, Ini Temuannya

BERBAGI
Sidang paripurna penyerahan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Aceh 2017. [Foto: Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh 2017 dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Rabu (23/5/2018), di Gedung Utama DPR Aceh. Dalam LHP itu, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Aceh 2017.

“Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai Pemerintah Aceh, BPK masih menemukan beberapa permasalahan. Meskipun permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan,” kata Auditor Utama Keuangan Negara V BPK-RI, Bambang Pamungkas, saat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan tersebut di sidang paripurna DPR Aceh.

Bambang menjelaskan, permasalahan yang ditemukan BPK tersebut yaitu temuan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundangan-undangan.

Temuan sistem pengendalian intern antara lain penyelesaian penyediaan barang yang akan diserahkan kepemilikannya kepada masyarakat dan kabupaten/kota belum optimal, pengelolaan barang milik Aceh per 31 Desember 2017 tidak tertib, serta temuan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) belum memadai.

Sementara itu untuk temuan kepatuhan, Bambang menambahkan terdapat kelebihan pembayaran atas enam paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Selanjutnya, temuan penyerapan Dana Otonomi Khusus (Otsus) se-Aceh Tahun Anggaran 2017 tidak optimal dan pengelolaan sisa dana otsus alokasi Pemerintah Aceh tidak sesuai Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2013, serta temuan kelebihan pembayaran dan klaim jaminan pelaksana belum diterima atas pekerjaan pembangunan Gedung Oncology Centre pada Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA).

“Besarnya manfaat yang diperoleh dari hasil pemeriksaan ini, tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, tetapi terletak pada efektivitas pemimpin daerah dalam menindaklajuti rekomendasi, serta memantau tindaklajut atas rekomendasi BPK,” ungkap Bambang.

Ketua DPRA, Tgk. Muharuddin mengatakan DPRA akan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti laporan BPK-RI tersebut. Menurutnya, meski Pemerintah Aceh meraih predikat WTP, tidak menutup kemungkinan juga terdapat temuan seperti rekomendasi BPK yang harus ditindaklanjuti Pemerintah Aceh.

“Jadi Pemerintah Aceh legowo saja atas rekomendasi yang disampaikan BPK, seperti adanya kelebihan bayar dan BLUD tidak optimal, itu harus ditindaklanjuti, agar pengelolaan keuangan Pemerintah Aceh ke depan semakin baik,” ujarnya.

Dalam Pansus yang dibentuk DPRA nantinya, Tgk. Muharuddin mengatakan tim tersebut akan menyesuaikan laporan BPK tersebut di lapangan nantinya, untuk melihat apakah realisasi keuangannya sesuai dengan realisasi fisik.

Sementara itu Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengatakan predikat yang diraih tersebut merupakan rahmat Allah di bulan suci Ramadhan, yang harus dipertahankan di masa-masa mendatang.

“Kami meminta kepada semua jajaran SKPA dan pihak terkait untuk segera menindaklajuti semua temuan yang telah direkomendasikan BPK-RI,” ujarnya. [Reza Gunawan]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here