Beranda Hukum Gunakan Hak Interpelasi, DPRA Siapkan 14 Pertanyaan untuk Gubernur Aceh

Gunakan Hak Interpelasi, DPRA Siapkan 14 Pertanyaan untuk Gubernur Aceh

BERBAGI
Ketua Banleg DPRA Abdullah Saleh. [Foto: Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Ketua Badan Legislasi (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Abdullah Saleh, mengatakan DPRA telah mempersiapkan 14 pertanyaan terkait penggunaan hak interpelasi dewan yang akan dilayangkan kepada Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Penggunaan hak interpelasi itu dilakukan untuk mempertanyakan kebijakan gubernur terkait penetapan Pergub APBA 2018, Pergub cambuk, serta beberapa persoalan lainnya.

“Pertanyaan-pertanyaan ini sudah dirumuskan berdasarkan dari pertanyaan yang diserahkan para anggota DPRA yang menandatangani interpelasi ini. Pertanyaan ini sudah kami serahkan ke pimpinan DPRA,” kata Abdullah Saleh, Senin (21/5/2018), di Ruang Banleg DPR Aceh.

Saat ini, kata Abdullah Saleh, pihaknya masih menunggu menunggu keputusan pimpinan DPRA kapan pertanyaan tersebut akan diserahkan ke gubernur Aceh.

“Apakah nanti langsung diserahkan atau dibawa ke dalam rapat terbatas (khusus), itu ranah pimpinan, karena pertanyaan itu bukan lagi atas nama dewan, tetapi lembaga,” ungkapnya.

Abdulllah Saleh menjelaskan, 14 pertanyaan yang akan dilayangkan DPRA ke gubernur Aceh tersebut terbagi dalam beberapa kelompok, seperti pergub APBA, pergub cambuk, dugaan menerima suap 14 miliar, serta terkait kewajiban dan etika kepala daerah.

“Pertanyaan ini bisa saja bertambah atau berkurang, tergantung dari keputusuan pimpinan DPRA nantinya,” ujar politisi Partai Aceh ini.

Sementara itu mengenai rencana gugatan DPRA terhadap Pergub APBA 2018 ke Mahmakah Agung, Abdullah Saleh mengatakan persoalan tersebut masih menunggu kajian dan persiapan dari tim kuasa hukum DPRA.

“Kami baru saja menerima dokumen pergub APBA dari Pemerintah Aceh. Dokumen ini telah kami serahkan kepada tim kuasa hukum DPRA, untuk dilakukan kajian dan perumusan materi gugatan yang akan dilayangkan nantinya,” ungkap Abdullah Saleh.

Abdullah Saleh memperlihatkan dokumen Pergub APBA 2018 yang sedag dikaji tim kuasa hukum DPRA. [Foto: Reza Gunawan]
Abdullah Saleh menambahkan, gugatan DPRA terhadap pergub APBA tidak jauh dengan penggunaan hak interpelasi, yaitu DPRA ingin mengetahui apakah penetapan pergub tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak.

“Secara aturan, APBA bisa dipergub harus ada kesepakatan KUA-PPAS. Selain itu, penggunaan dana otsus dalam UUPA juga disebutkan harus menggunakan qanun. Ini yang juga menjadi alasan DPRA melayangkan gugatan, agar adanya kejelasan hukum, bukan untuk menghambat realisasi APBA,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam sidang paripurna beberapa waktu lalu DPRA memutuskan untuk menggunakan hak interpelasi terhadap gubernur Aceh. Penggunaan hak interpelasi tersebut mendapat persetujuan dan ditandatangani 46 anggota DPRA. [Reza Gunawan] 

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here