Beranda Ekonomi Pengelolaan Otsus Aceh Terindikasi Bermasalah, DPRA Revisi Qanun Bagi Hasil Dana Otsus...

Pengelolaan Otsus Aceh Terindikasi Bermasalah, DPRA Revisi Qanun Bagi Hasil Dana Otsus dan Migas

BERBAGI
Ketua DPRA Tgk. Muharuddin dan Ketua Forum Asosiasi Bupati dan Wali Kota se-Aceh Saifannur. [Foto: Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) akan merevisi Qanun Aceh tentang Pengalokasian Bagi Hasil Dana Otonomi Khusus dan Migas. Revisi itu dilakukan karena adanya laporan dari bupati dan wali kota se-Aceh terkait beberapa persoalan dalam realisasi pengelolaan program dana otsus Aceh yang dikelola oleh provinsi (Pemerintah Aceh), yang salah satunya tidak sesuai dengan kabutuhan di daerah.

“Hasil pertemuan ini, Forum Asosiasi Bupati dan Wali Kota se-Aceh mendukung DPRA untuk merevisi Qanun Pengalokasian Bagi Hasil Dana Otsus dan Migas. Bupati dan wali kota menginginkan pola pelaksanaan otsus ke depan menggunakan sistem transfer ke daerah dan diberikan otonomi terhadap porsi otsus kepada kabupaten/kota, agar pelaksanaanya tidak tumpang tindih dengan provinsi,” kata Ketua DPRA Tgk. Muharuddin kepada wartawan usai pertemuan dengan bupati dan wali kota se-Aceh membahas persoalan dana otsus, Rabu (9/5/2018), di Gedung DPR Aceh.

Saat ini, Tgk. Muharuddin menjelaskan pengelolaan dana otsus untuk kabupaten/kota otonominya berada di provinsi. Namun, para bupati dan wali kota juga diminta mempertangungjawabkan secara moral, dalam hal pengawasan.

“Ini juga yang menjadi keberatan para bupati dan wali kota. Jika ada persoalan, maka para bupati/wali kota juga berurusan dengan hukum, sementara dalam proses perencanaan dan penyusunannya mereka tidak dilibatkan, termasuk dalam teknis pelaksanaanya,” kata Tgk. Muharuddin.

Dalam pertemuan tersebut, Tgk. Muhar juga menambahkan, para bupati/wali kota menginginkan pembagian porsi atau komposisi dana otsus yaitu 50 persen dikelola kabupaten/kota dan selebihnya provinsi.

“Namun ini masih dalam kajian, belum kami putuskan. Ini tergantung dari pembahaan nanti, bisa saja nanti berubah. Misalnya di papua 80 persen itu dikelola kabupaten/kota dan hanya 20 persen dikelola provinsi. Ini akan menjadi kajian kami, apakah nantinya 60 untuk deerah dan 40 persen provinsi, itu akan kita lihat nanti,” ujarnya.

DPRA, kata Tgk. Muhar, telah membentuk tim monitoring dan evaluasi (monev) dana otsus 2018, sebagai upaya dari pembahasan perubahan qanun tersebut. Tim itu juga bertugas mengevaluasi pelaksanaan dan realisasi program otsus yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh.

“Kami usahakan pada Agustus 2018  rancangan perubahan qanunnya sudah clear (disahkan), diharapkan pada Juli penyusunan sudah rampung, agar RAPBA dan RAPK 2019 qanun tersebut sudah bisa dijadikan reverensi (acuan hukum),” ujarnya.

Sementara itu Ketua Forum Asosiai Bupati/Wali Kota se-Aceh Saifannur mengatakan para kepala daerah di Aceh tidak ingin terlibat dalam persoalan hukum, jika adanya masalah yang ditimbulkan dalam pelaksanaan program otsus. Hal itu karena menurutnya, para kepala daerah tidak terlibat dalam proses perencanaan program otsus di provinsi.

“Kami sekarang hanya penerima manfaat. Kami tidak mau terlibat, takut kami. Jika berurusan dengan aparat hukum, maka yang diperiksa adalah kami, sebagai penanggungjawab di daerah. Untuk itu, jika ada masalah nantinya, itu harus dikembalikan ke provinsi untuk bertangung jawab,” ujar Saifannur.

“Semua perencanaannya di provinsi, kami yang mengawasi di daerah, jadi kami takut berurusan dengan hukum. Karenya saya basiknya kontraktor, jadi saya tahu di dalamnya seperti apa, makanya saya takut,” tambah Bupati Bireuen ini.

Dalam realisasi program otsus, Saifannur mengatakan yang lebih mengerti persoalan di kabupaten/kota, adalah kepalah daerah itu sendiri (bupati/wali kota). Selama ini, kata Saifannur, banyak program otsus yang dilakukan provinsi (Pemerintah Aceh) tidak sesuai dengan kebutuhan di daerah (kabupaten/kota).

“Untuk itu pengelolaan programnya harus diserahkan kepada kabupaten/kota. Jangan seperti sekarang paksa-paksa usul, ternyata setelah kita tinjau tidak sesuai (kebutuhan daerah). Saya sudah berpengalaman 28 tahun di kontraktor, kalau mau buat program, itu harus masuk kampung dan tanya dulu ke masyarakat. Makanya, jika kewenangannya ada di kami, perencanaannya bisa dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

“Contohnya Irigasi Mon Sikee Pulot, 8 tahun sudah, bendungan saja belum selesai. Dialokasikan anggarannya kadang tiga miliar, kadang lima miliar, padahal irigasi itu butuh anggaran 200 miliar. Jika begini alokasinya, saya sudah meninggal dan anda sudah meninggal, bendungan itu belum siap. Seharusnya pemerintah Aceh fokus programnya pada satu tempat. Bek lagee bue, drop darut,” ungkap Saifannur.

Seharusnya, Saifannur juga mengatakan program usulan dari kabupaten/kota dipertanyakan terlebih dahulu dan disingkronkan dengan program yang akan dilakukan oleh provinsi. “Jadi bisa dilihat kebutuhan di daerah seperti apa,” ungkapnya.

Saifannur juga mempertanyakan alokasi dana otsus ke daerahnya (Bireuen) yang hanya mendapatkan Rp 114 miliar untuk tahun ini, yang menurutnya Bireuen merupakan daerah penduduk keempat terbanyak di Aceh.

“Jumlah dana ini berkurang dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp 140 miliar. Ke depan (2019) kami dapatnya Rp 104 miliar. Daerah lain yang sedikit penduduknya kenapa bisa dapat besar? apa ada lobi-lobi?” ujar Saifannur.

Untuk itu, Saifannur berharap alokasi dana otsus ke depan dikembalikan pengelolaanya ke kabupaten/kota.

“Biar kami yang membuat perencanaan dan pengelolaannya sesuai dengan kabutuhan masyarakat,” ujarnya.

Selain revisi qanun, Ketua DPRA Tgk. Muharuddin menambahkan, tim monev DPRA nantinya tidak hanya bekerja untuk meninjau proyek-proyek saja, melainkan juga memantau dan mengaki perencanaan awal program otsus hingga realisasinya di lapangan.

“Tim juga akan melihat perencanaan otsusnya apakah sudah sesuai dengan RPJM? sementara kita tahu RPJM Pemerintah Aceh belum ada. Jika memang ada klausul mengacu kepada RPJM sebelumnya, ini juga menjadi pertanyaan, akan kita singkronkan dengan RPJM tersebut,” kata Tgk. Muhar.

“Begitu juga alokasi untuk daerah, misalnya Bireuen Rp 114 milar yang mungkin bisa mendapat 200 miliar. Tim Monev DPRA juga akan mengkaji nantinya mengapa ada variasi dalam pembagian porsi otsus ke kabupaten/kota,” tambahnya.

Tgk Muharuddin berharap, dengan adanya revisi qanun tersebut alokasi dana otsus Aceh tidak hanya difokuskan kepada infrastruktur saja, tetapi juga penguatan ekonomi masyarakat, seperti pembangunan pabrik dan sebagainya.

“Hasil survey, kebutuhan beras Aceh 800 ribu ton, sementara produksinya 2,5 juta ton. Seharusnya kita ada surplus 1,7 juta ton, tetapi Aceh hari ini masih impor beras. Seharusnya Aceh sudah mandiri dalam hal produksi gabah, jadi yang surplus ini ke mana? Ini yang juga akan kami kaji agar alokasi otsus dapat diperuntukan untuk persoalan seperti ini,” ungkap Tgk. Muhar. [Reza Gunawan]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here