Beranda Ekonomi PEMERINTAH: Gugatan Pergub APBA Rugikan Rakyat Aceh

PEMERINTAH: Gugatan Pergub APBA Rugikan Rakyat Aceh

BERBAGI

BANDA ACEH – Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh Mulyadi Nurdin menilai upaya Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menggugat Pergub APBA 2018 adalah hal yang wajar dan diperbolehkan secara hukum. Apalagi menurutnya, hal itu melekat dengan fungsi yang dimiliki oleh DPRA, yaitu fungsi legislasi dan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan.

“Namun hal yang perlu diketahui adalah proyek pembangunan sudah mulai berlangsung sejak 2 April 2018. Hal tersebut ditandai dengan pengumuman Pemerintah Aceh terkait lelang 2.872 paket proyek APBA 2018 senilai Rp4,9 triliun yang tahapannya sedang berjalan. Gaji pegawai juga sudah bisa dibayar sehingga ekonomi mulai bergeliat,” kata Mulyadi Nurdin dalam siaran persnya yang diterima acehonline.info, Kamis (3/5/2018).

Menurut Mulyadi, uang akan berputar di masyarakat begitu proyek pembangunan tersebut mulai berlangsung, di mana terdapat sekitar Rp15 triliun total uang yang akan beredar di Aceh. Pemerintah Aceh berharap uang tersebut dapat mendongkrak perekonomian masyarakat.

“Jika gugatan DPRA berhasil, maka yang dirugikan adalah rakyat Aceh karena uang dalam APBA sebesar 15 triliiun tersebut tidak bisa dikucurkan untuk rakyat, seperti beasiawa anak yatim, rumah dhuafa, gaji guru, iuran JKA, pembangunan jalan, jembatan, irigasi, pembukaan sawah baru, pupuk, benih, dan lain-lain, tidak bisa dilaksanakan,” ujarnya lagi.

Mulyadi Nurdin juga mengatakan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menginginkan APBA cepat dicairkan kepada rakyat. Menurutnya Gubernur telah meminta semua pihak terus mengawal prosesnya supaya berjalan sesuai harapan rakyat.

“Untuk itu Gubernur Irwandi Yusuf mengharapkan dukungan semua pihak termasuk DPRA dalam menyukseskan pembangunan dan mendongkrak ekonomi rakyat yang saat ini sangat bergantung pada APBA,” katanya.

Sementara itu diberitakan sebelumnya, terkait gugatan yang akan dilayangkan DPRA ke Mahkamah Agung, Ketua DPRA Tgk. Muharuddin menegaskan hal itu dilakukan bukan untuk menghambat realisasi Pergub APBA 2018.

“Ini dilakukan agar adanya kepastian hukum dan ke depan tidak terjadi lagi persoalan dalam pembahasan anggaran tahun 2019,” ungkapnya. []

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here