Beranda Nanggroe Tiga Kali Disurati DPRA, Gubenur Aceh Belum Serahkan Dokumen Pergub APBA 2018

Tiga Kali Disurati DPRA, Gubenur Aceh Belum Serahkan Dokumen Pergub APBA 2018

BERBAGI
Ketua DPRA Tgk Muharuddin (tengah) bersama anggota dan kuasa hukum DPRA saat menggelar konferensi pers di ruang kerjanya. [Foto: Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tgk. Muharuddin mengatakan dirinya sudah tiga kali menyurati Gubernur Aceh Irwandi Yusuf terkait permintaan salinan dokumen Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2018). Namun, gubernur Aceh tidak membalas dan menggubris surat dan permintaan DPR Aceh tersebut.

“Saudara Irwandi telah melakukan pembohongan publik atau tidak konsisten apa yang dia sampaikan (ingin pergub APBA diawasi). Faktanya sampai sekarang dokumen Pergub APBA itu belum diserahkan. Yang baru kami terima adalah dokumen pergub tentang hukum jinayat, kalau pergub APBA sampai sekarang belum diserahkan,” kata Ketua DPRA, Tgk. Muharuddin, usai menggelar rapat bersama pimpinan komisi dan fraksi DPRA di ruang kerjanya, Rabu siang (2/5/2018).

Dokumen APBA itu, Tgk. Muharuddin menjelaskan diperlukan untuk menjalankan fungsi pengawasan DPRA terhadap pelaksanaan APBA 2018 yang dijalankan oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

Selain itu, Tgk. Muharuddin mengatakan dokumen itu diperlukan sebagai bahan kajian tim kuasa hukum DPRA, sebelum gugatan dilayangkan ke Mahkamah Agung dan PTUN. DPRA, telah menunjuk tiga kuasa hukum yaitu Burhanuddin Jalil, Mukhlis Mukhtar, dan Zulfikar Sawang untuk menangani gugatan DPRA terkait Pergub APBA dan Pergub Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat (cambuk di lapas).

“Anggaran untuk pendampingan hukum DPRA juga tidak ada atau nol sama sekali. Pertanyaannya bagaimana kami melakukan pendampingan hukum untuk gugatan ini. Ini kan aneh, ada apa ini?” ungkapnya. “Anggaran untuk pengawasan dewan juga tahun ini minim,” tambahnya.

Tgk. Muharuddin menilai, tidak adanya anggaran untuk pendampingan hukum dan minimnya anggaran pengawasan DPRA, diduga untuk melemahkan fungsi pengawasan DPR Aceh.

“Kami telah membentuk tim untuk pengawasan dana otsus, yang terdiri dari ketua dan anggota komisi di DPRA. Tetapi anggaran pengawasannya hanya Rp 200 juta. Hal ini kami lihat ada upaya-upaya untuk melemahkan fungsi pengawasan DPR Aceh. Ini sangat disayangkan,” ujarnya.

Namun demikian, Tgk. Muharuddin mengatakan DPRA tetap akan melayangkan gugatan tersebut ke MA dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pergub APBA.

“Apakah kami harus menganggarkan uang pribadi untuk ini (pemotongan gaji) ya tidak masalah. Kami sudah siap, teman-teman di DPRA yang lain juga sudah sepakat,” ujarnya.

Surat DPRA meminta dokumen Pergub APBA 2018. [Istimewa]
Sementara itu, kuasa hukum DPRA Burhanuddin Jalil menilai tindakan yang dilakukan gubernur Aceh tersebut menyalahi aturan dan kewenangannya sebagai kepala daerah. Menurutnya, gubernur Aceh wajib menyerahkan dokumen pergub APBA itu ke DPR Aceh.

“Itu melanggar sumpah jabatan dan azas-azas pemerintahan yang baik. Seharusnya setelah pergub APBA itu disahkan, maka dokumennya harus diserahkan ke DPRA. Kalau tidak, bagaimana DPRA menjalankan fungsi pengawasannya,” ungkap Burhanuddin.

“Untuk itu, ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan gubernur dengan menyalahi kewenangannya,” tambahnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum DPRA lainnya yang juga akan menangani gugatan DPRA nantinya Mukhlis Mukhtar menilai gubernur Aceh tidak bisa sesuka hatinya menjalankan pemerintahan dengan mengabaikan DPR Aceh.

“Kepala daerah dalam memimpin tidak boleh suka-suka menjalankan pemerintahan, ada prosedur dan aturan hukum. Kepala daerah saat disumpah itu harus menjalankan undang-undang dan kewenangan dengan sebaik-baiknya. Ini ternyata sekarang Irwandi suka-suka (menjalankan kewenangannya),” ungkap Mukhlis Mukhtar. “Kalau sudah suka-suka seperti itu untuk apa bernegara lagi,” tambahnya.

Ketika ditanyai apa langkah yang akan dilakukan DPRA jika adokumen itu tidak juga diserahkan nantinya, Tgk. Muharuddin mengatakan DPRA akan menempuh hal-hal lain sesuai mekanisme hukum.

“Ada jalan lain nantinya, tetapi tidak kami sampaikan sekarang. Kita tunggu saja dulu,” tegasnya.

Terkait gugatan yang akan dilayangkan DPRA, Tgk. Muharuddin menegaskan hal itu dilakukan bukan untuk menghambat realisasi Pergub APBA 2018.

“Ini dilakukan agar adanya kepastian hukum dan ke depan tidak terjadi lagi persoalan dalam pembahasan anggaran tahun 2019,” ungkapnya. [Reza Gunawan]

BERBAGI

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here