Beranda Nanggroe Jenguk Pasien Bocor Jantung di RSUZA, Ketua DPRA: Program JKA akan Dievaluasi

Jenguk Pasien Bocor Jantung di RSUZA, Ketua DPRA: Program JKA akan Dievaluasi

BERBAGI
Ketua DPRA Tgk. Muharuddin menjenguk pasien bocor jantung di RSUZA. [Foto: Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tgk. Muharuddin mengatakan DPRA akan mengevaluasi dan mengkaji ulang program layanan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), yang diterapkan Pemerintah Aceh. Hal itu dilakukan karena adanya temuan pasien penderita bocor jantung yang dibebankan biaya tambahan (tidak ditanggung JKA/BPJS) untuk dirujuk ke Jakarta.

“Program JKA terlalu kaku, jangan gara-gara administrasi dan uang 15 juta bisa membuat orang meninggal dunia,” kata Tgk. Muharuddin kepada wartawan usai mengunjungi Amira Salsabila, balita berusia 4,9 tahun asal Aceh Selatan yang menderita bocor jantung, Senin malam (30/4/2018), di RSUZA Banda Aceh.

Tgk. Muharuddin mengatakan persoalan pasien dibebankan biaya untuk tabung oksigen saat dirujuk ke Jakarta, merupakan hal baru dan akan menjadi masukan bagi DPR Aceh untuk mengkaji secara mendalam dalam mengevaluasi program JKA.

“Kami akan memanggil pihak rumah sakit, dinas kesehatan, BPJS, serta pihak maskapai Garuda, untuk membahas persoalan ini nantinya,” ujarnya.

Dari komunikasinya dengan pihak manajemen rumah sakit, Tgk. Muhar mengatakan persoalan anggaran tabung oksigen tersebut memang tidak dianggarkan, baik di rumah sakit maupun dalam kontrak kerjasama (MoU) dengan BPJS, baik di JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) maupun di JKA.

“Solusinya ke depan, hal ini harus diperhatikan bersama untuk diantisipasi, agar tidak terjadi lagi kasus seperti ini,” ujarnya.

Mengenai pemanggilan pihak maskapai, Tgk. Muhar mejelaskan biaya sebesar Rp 15 juta itu sangat spektakuler, di mana oksigen hanya digunakan untuk 2 atau 3 jam.

“Makannya kami juga akan memanggil pihak Garuda, untuk menanyakan apakah standarnya seperti itu atau ada dispensasi lain,” ujar Tgk. Muharuddin.

“Kita tahu bahwa Aceh adalah pemodal untuk Garuda, jadi pihak garuda harus memikirkan hal seperti ini, khususnya untuk masyarakat Aceh.”

Terkait adanya tambahan kursi untuk pasien dibaringkan, sedangkan jaminan kesehatan hanya menanggung satu kursi (pesawat) untuk pasien, Tgk. Muhar mengatakan hal itu juga memiliki payung hukum yang jelas untuk mengantisipasi permasalahan ini tidak terulang lagi.

“Apakah dengan pergub (JKA) akan menjawab persoalan ini dengan tidak harus diqanun, maka itu akan kita kaji,” ujarnya.

Program JKA Tgk. Muhar juga menilai harus betul-betul selektif dan dapat diperuntukan untuk masyarakat miskin di Aceh.

“Tidak kemudian disama ratakan, semua harus mendapat program JKA itu. Untuk orang miskin saja belum teratasi, Jadi ke depan harus dievaluasi, agar program JKA harus betul-betul membantu masyarakat miskin. Kalau memang masyarakat mampu (orang kaya), saya pikir tidak perlu lagi JKA,” ungkapnya.

Ketika ditanyai kapan pemanggilan itu dilakukan, Tgk. Muharuddin mengatakan direncanakan Rabu (2/5/2018) dirinya akan membahas persoalan tersebut dengan Komisi VI DPR Aceh yang membidangi kesehatan.

“Setelah kami duduk nantinya, Komisi VI yang akan menjadwalkan kapan pemanggilan itu. Dengan adanya kasus ini, maka inilah saatnya program JKA kita benahi, agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang kembali di kemudian hari,” ujarnya.

Dalam kunjungan ke RSUZA tersebut, Tgk. Muharuddin menyerahkan bantuan sebesar Rp 5 juta kepada Thaisar, yang merupakan ayah dari pasien penderita penyakit jantung tersebut.

“Mengingat keluarga pasien adalah orang yang kirang mampu, maka diharapkan ada uluran tangan masyarakat Aceh dan pejabat-pejabat di Aceh yang memiliki kelebihan rezeki untuk turut membantu meringankan masalah yang dialami keluarga pasien ini. Semoga dengan uluran tangan dan kebersamaan kita, biaya 15 juta itu bisa teratasi dan pasien bisa dirujuk ke Jakarta serta diberi kesembuhan oleh Allah SWT,” imbuhnya. [Reza Gunawan]

 

BERBAGI

2 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here