Beranda Nanggroe Ketua DPRA Minta Pemerintah Aceh Serius Tangani Permasalahan Mahasiswa Aceh di Perantauan

Ketua DPRA Minta Pemerintah Aceh Serius Tangani Permasalahan Mahasiswa Aceh di Perantauan

BERBAGI
Ketua DPRA Tgk. Muharuddin. [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tgk. Muharuddin, meminta Pemerintah Aceh untuk serius dalam menangani persoalan mahasiswa Aceh di luar daerah (perantauan). Hal ini dikatakan Tgk. Muharuddin karena saat ini masih adanya persoalan status asrama mahasiswa Aceh di luar daerah seperti halnya Yogyakarta yang belum memiliki status hukum yang jelas.

“Di Yogyakarta ada tiga asrama mahasiswa Aceh yaitu Asrama Ponco, Asrama Sabena dan Asrama Merapi yang belum adanya kepastian hukum terkait aset Pemerintah Aceh tersebut. Proses hukum Asrama Ponco saat ini sudah masuk ke permohonan kasasi ke Mahkamah Agung,” kata Tgk. Muharuddin, kepada acehonline.info, Minggu (19/4/2018), yang mendapat informasi tersebut saat menghadiri acara Reuni Alumni Taman Pelajar Aceh (TPA) 2018 beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan itu, Tgk. Muharuddin mengatakan pengelola asrama dan mahasiswa Aceh di Yogyakarta mengharapkan adanya pendamping hukum untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan (hilangnya aset Pemerintah Aceh) dalam proses kasasi tersebut.

Reuni Alumni Taman Pelajar Aceh (TPA) 2018 di Yogyakarta. [Foto: Istimewa]
Selain itu, Tgk. Muharuddin juga mendapatkan informasi yang disampaikan mahasiswa Aceh di Malang, dari tiga asrama mahasiswa Aceh di sana, satu di antaranya yaitu Asrama Putra yang dibeli atas nama pribadi pada 2014 belum dilakukan pengalihan menjadi aset Pemerintah Aceh.

“Pihak asrama sudah menyampaikan kepada Pemerintah Aceh berulang kalinya agar dialihkan menjadi aset Pemerintah Aceh. Tapi belum dilakukan sampai saat ini. Untuk itu, hal ini perlu segera ditangani agar adanya kepastian hukum,” jelas Tgk. Muhar.

Terkait persoalan tersebut, Tgk. Muharuddin mengatakan akan menindaklanjutinya dengan memanggil pihak eksekutif, khususnya dinas pendapatan dan aset melalui komisi terkait, untuk melakukan kajian secara menyeluruh baik inventaris maupun status hukum terhadap asrama mahasiswa Aceh di luar daerah.

“Ini perlu segera ditindaklanjuti dan diselesaikan secara tuntas agar tidak menjadi masalah hukum di kemudian hari,” ujar politisi Partai Aceh ini.

“Pemerintah Aceh harus serius menangani nasib mahasiswa di perantauan terkait status hukum dan perkara hukum asrama Aceh, baik yang sudah maupun yang sedang berjalan,” tambahnya. [Reza Gunawan]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here