Beranda Nanggroe Soal Polemik Pergub Cambuk, Gubernur Aceh Diminta Serahkan kepada Ulama

Soal Polemik Pergub Cambuk, Gubernur Aceh Diminta Serahkan kepada Ulama

BERBAGI
Ketua DPW-PPP Aceh Tgk. Amri M. Ali. [Foto: Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW-PPP) Aceh Tgk. Amri M. Ali mengatakan seharusnya Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menyerahkan persoalan polemik yang terjadi akibat diterbitkannya Pergub Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Acara Hukum Jinayat kepada ulama Aceh, agar adanya penyelesaian dan kejelasan hukum bagi masyarakat.

“Ini soal syariat Islam, gubernur seharusnya menyerahkan persoalan ini kepada ulama. Politisi dan pejabat pemerintahan kan nggak ngerti, jadi serahkan masalah ini kepada ulama, selesai masalahnya,” kata Tgk. Amri M. Ali kepada wartawan ketika dimintai tanggapan terkait adanya polemik pergub cambuk, Selasa malam (24/4/2018), di Banda Aceh.

Tgk. Amri menjelaskan persoalan pergub cambuk itu merupakan ranah ulama. Ulama Aceh, khususnya MPU menurutnya harus melakukan kajian untuk diterbitkannya fatwa hukum.

“Fatwa ini diperlukan untuk menenangkan masyarakat yang mencari kebenaran dari polemik yang terjadi, apakah boleh atau tidak pelaksanaan hukum cambuk itu (di lapas),” jelasnya.

Mengenai adanya desakan ormas Islam yang meminta gubernur Aceh membatalkan pergub itu, Tgk. Amri mengatakan hal itu merupakan hak setiap orang yang diberikan untuk menyampaikan aspirasinya.

“Ini adalah konteksnya ulama, kita serahkan kepada MPU untuk memutuskannya sesuai kaedah-kaedah agama. Ketika MPU telah memberikan fatwanya, maka rakyat akan mengikutinya,” kata Tgk. Amri.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Acara Hukum Jinayat, yang mengatur pelaksanaan hukuman cambuk bagi pelanggar syariat Islam dilakukan di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Aturan itu mendapat penolakan dari berbagai pihak, seperti DPRA, politisi Aceh, serta berbagai kalangan ormas Islam. Wakil Ketua MPU Aceh Faisal Ali juga menyebutkan MPU Aceh tidak terlibat dalam proses pembahasan penetapan Pergub itu.

Namun, hal itu dibantah oleh Irwandi Yusuf yang mengatakan telah duduk bersama ulama dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh.

Sementara DPRA mengangap pergub cambuk itu illegal karena bertentangan dengan Qanun Jinayat yang telah ada, di mana pelaksanaan harus dilakukan di tempat terbuka seperti yang dilakukan selama ini. DPRA juga telah memutuskan untuk menggugat pergub itu ke Mahkamah Agung. [Reza Gunawan]

Berita Terkait Pergub Cambuk:

Gubernur Tetapkan Hukuman Cambuk Dilakukan di Lapas, Ketua DPRA: Itu Illegal

Gubernur Aceh: Hukuman Cambuk di Lapas Agar Tidak Menjadi Tontonan

Soal Pergub Hukum Cambuk Dilakukan di Lapas, MPU Aceh: Kami Tidak Dilibatkan

Soal Pertimbangan Tertulis MPU untuk Pergub Cambuk, Irwandi: Itu Tidak Wajib

Kadis Syariat Islam: Pembahasan Pergub Hukum Acara Jinayat Libatkan Banyak Pihak

Massa Ormas Islam: Jika Cambuk Tertutup Sama Saja Mendukung Maksiat

Terkait Pergub Cambuk, Haji Uma Minta Gubernur Aceh Libatkan Ulama Secara Menyeluruh

Wali Nanggroe Bantah Terlibat Pembahasan Pergub Cambuk

DPRA Gugat Pergub APBA dan Cambuk ke Mahkamah Agung

Banda Aceh Gelar Hukum Cambuk di Halaman Masjid, Geuchiek Zainal: Pergub Tunggu Fatwa Ulama

Pemerintah Aceh akan Hadapi Gugatan DPRA Terkait Pergub APBA dan Cambuk

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here