Beranda Hukum Ditanya Soal Gugatan DPRA, Gubernur Aceh Enggan Berkomentar

Ditanya Soal Gugatan DPRA, Gubernur Aceh Enggan Berkomentar

BERBAGI
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menghadiri pembukaan rapat musrenbang RKPA 2019 di Gedung Utama DPR Aceh, Senin (16/4/2018). [Foto: Istimewa]

BANDA ACEH – Gubernur Aceh Irwandi Yusuf tidak memberikan jawaban (enggan berkomentar) ketika ditanyai wartawan tentang gugatan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), terhadap Peraturan Gubernur Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2018 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata  Pelaksanaan Acara Hukum Jinayat, yang mengatur pelaksanaan hukuman cambuk di lembaga pemasyarakatan (lapas), dengan melakukan judicial review (uji materil) ke Mahkamah Agung (MA).

“Tidak ada tanggapan,” ungkap gubernur singkat usai menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2017, Rabu (25/4/2018), di Gedung Utama DPR Aceh.

Sebelumnya Juru Bicara Pemerintah Aceh Saifullah Abdul Gani mengatakan Pemerintah Aceh akan menghadapi gugatan DPRA terkait pergub APBA dan cambuk.

“Gugatan itu kami anggap bentuk demokratis dan konstitusional untuk menyelesaikan konflik regulasi. Saya kira ini sangat bermarwah dibandingkan pengerahan massa dan caci maki di media sosial,” kata Saifullah Abdul Gani kepada acehonline.info ketika dimintai tanggapai terkait gugatan yang dilayangkan DPR Aceh, Senin (23/4/2018) di Banda Aceh.

Pria yang akrab disapa SAG ini mengatakan, Pemerintah Aceh pada prinsipnya tetap melaksanakan tugasnya sesuai yang telah diputuskan. Kepentingan lima juta rakyat Aceh, menurutnya, lebih penting dari pada soal perdebatan regulasi. “Realisasi anggaran ini tidak akan terganggu, walaupun ada gugatan,” ujarnya.

Soal apakah pemerintah Aceh siap menghadapi gugatan itu, SAG mengatakan pemerintah Aceh dalam hal ini tidak pada posisi siap atau tidak siap.

“Siap atau tidak siap pemerintah harus siap. Karena sebuah kebijakan yang diputuskan, segala konsekuensinya harus dihadapi. Jika pengadilan meminta keterangan dan dokumen, maka pemerintah Aceh akan memenuhinya sesuai permintaan pengadilan,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, DPRA secara lembaga resmi akan melayangkan gugatan terhadap Peraturan Gubernur Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2018 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata  Pelaksanaan Acara Hukum Jinayat, yang mengatur pelaksanaan hukuman cambuk di lembaga pemasyarakatan (lapas), dengan melakukan judicial review (uji materil) ke Mahkamah Agung (MA).

Keputusan itu diambil DPR Aceh setelah mendapat persetujuan para anggota DPRA dalam Rapat Paripurna yang digelar, Jumat siang (20/4/2018), di Gedung Utama DPR Aceh.

Ketua DPRA, Tgk. Muharuddin usai paripurna itu kepada wartawan mengatakan gugatan yang dilakukan DPR Aceh terhadap Pergub APBA 2018 untuk mengetahui kepastian hukum terkait mekanisme penyusunan Pergub tersebut.

“Gugatan ini tidak untuk menghambat pelaksanaan (realisasi) APBA saat ini. Bukan berarti dengan adanya gugatan ini itu menggangu realisasi APBA. Sebelum ada kepastian hukum dan keputusan lebih lanjut terkait Pergub APBA itu sendiri, saya kira tidak ada alasan APBA itu terhambat. Pelayanan publik tetap harus berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Sementara itu terkait gugatan terhadap Pergub Cambuk, Tgk. Muharuddin mengatakan dalam Qanun Jinayat telah jelas diatur bahwa pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan di tempat terbuka dan dapat dihadiri oleh masyarakat. Pergub cambuk, menurutnya, tidak boleh bertentangan dengan aturan yagn lebih tinggi, yaitu Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

“Ketika kemudian ada kekhawatiran jika tidak boleh dihadiri anak-anak, hal itu juga telah diatur di dalam qanun tersebut, di mana tidak boleh dihadiri anak-anak yang berumur di bawah 18 tahun,” jelasnya.

Seharusnya, Tgk. Muharuddin menambahkan, gubernur dalam pergub itu lebih mengatur tentang tekhnis terkait tidak boleh membawa anak-anak atau larangan membawa handphone.

“Jika menerjemahkan makna terbuka kemudian dipindahkan di lapas, menurut kami ini adalah hal yang keliru. Jika kita cerita LP itu adalah tempat yang menyeramkan dan tertutup, serta susah diakses oleh masyarakat,” ujarnya. “Jadi, dalam gugatan ini, kami akan meminta pengadilan untuk membatalkan pergub itu.” [Reza Gunawan]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here