Beranda Hukum Pemerintah Aceh akan Hadapi Gugatan DPRA Terkait Pergub APBA dan Cambuk

Pemerintah Aceh akan Hadapi Gugatan DPRA Terkait Pergub APBA dan Cambuk

BERBAGI
Kantor Gubernur Aceh. [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh akan menghadapi gugatan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang mengugat Peraturan Gubernur Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2018 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata  Pelaksanaan Acara Hukum Jinayat, yang mengatur pelaksanaan hukuman cambuk di lembaga pemasyarakatan (lapas), ke Mahkamah Agung (MA).

“Gugatan itu kami anggap bentuk demokratis dan konstitusional untuk menyelesaikan konflik regulasi. Saya kira ini sangat bermarwah dibandingkan pengerahan massa dan caci maki di media sosial,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Saifullah Abdul Gani kepada acehonline.info ketika dimintai tanggapan terkait gugatan yang dilayangkan DPR Aceh, Senin (23/4/2018) di Banda Aceh.

Pria yang akrab disapa SAG ini mengatakan, Pemerintah Aceh pada prinsipnya tetap melaksanakan tugasnya sesuai yang telah diputuskan. Kepentingan lima juta rakyat Aceh, menurutnya, lebih penting dari pada soal perdebatan regulasi. “Realisasi anggaran ini tidak akan terganggu, walaupun ada gugatan,” ujarnya.

Soal apakah pemerintah Aceh siap menghadapi gugatan itu, SAG mengatakan pemerintah Aceh dalam hal ini tidak pada posisi siap atau tidak siap.

“Siap atau tidak siap pemerintah harus siap. Karena sebuah kebijakan yang diputuskan, segala konsekuensinya harus dihadapi. Jika pengadilan meminta keterangan dan dokumen, maka pemerintah Aceh akan memenuhinya sesuai permintaan pengadilan,” ujarnya.

Ketika ditanyai apakah Pergub APBA yang tidak memiliki kesepakatan KUA-PPAS sudah sesuai regulasi, SAG mengatakan pergub APBA itu adalah konsekuensi dari tidak adanya kesepakatan pembahasan APBA antara eksekutif dan legislatif

“Perintah undang-undang dalam 60 hari setelah diserahkan rancangan APBA itu tidak disahkan, maka harus dipersiapkan pergub,” jelasnya.

“Pergub ini, diajukan ke Kementerian Dalam Negeri lalu dibahas di sana hingga mendapat persetujuan Mendagri. Sehingga RAPBA menjadi APBA 2018.”

Pemerintah Aceh, SAG juga menjelaskan, sudah menempuh tahapan itu sesuai dengan ketentuan regulasi.

“Jika kemudian ada pihak yang menganggap ini tidak sesuai regulasi, maka ditempuh saja mekanisme sesuai konstitusi,” ujarnya.

Soal mengapa Pemerintah Aceh tidak menunggu adanya kesepakatan KUA-PPAS, SAG mengatakan jika menunggu hal itu, maka yang lain juga akan tertahan.

“Bagaimana dengan realisasi anggaran 2018, sedangkan APBA satu-satunya sumber biaya pembangunan di Aceh. Jadi tidak mungkin lagi menunggu,” ujarnya.

Juru Bicara Pemerintah Aceh Saifullah Abdul Gani. [Foto: Reza Gunawan]
Sementara itu mengenai regulasi pelaksanan hukum jinayat, SAG mengatakan Pemerintah Aceh untuk tahap berikutnya akan melakukan sosialisasi yang lebih masif.

“Kontroversi yang terjdi di masyarakat, kami yakini sebagai dampak dari sosiasisasi yang belum maksimal. Sosialisasi belum dilakukan. Ini akan dilakukan sampai dua bulan ke depan. Setelah sosialisasi ini saya kira masyarakat akan bisa memaklumi keputusan ini,” ujarnya.

SAG menambahkan,  yang terpenting dari kontroversi ini adalah adanya diskusi yang positif terkait pergub cambuk tersebut.

“Diskusi ini tentang apakah nilai-nilai syariah yang perintahkan kitab suci (alquran) dan agama tereduksi dengan adanya aturan ini?. Ini lebih baik dari pada soal setuju atau tidak setuju,” ungkapnya.

Setiap keputusan regulasi yang ditetapkan pemerintah, SAG juga mengatakan, dipastikan akan terdapat pro dan kontra.

“Jadi saya kira wajar-wajar saja dan langkah yang ditempuh DPRA. Itu sangat dewasa secara demokratis dan sangat baik, karena ditempuh secara konstitusional,” ujarnya.

Sementara itu terkait pergub cambuk yang kini terjadi polemic di masyarakat, SAG mengatakan Pemerintah Aceh telah mengajak sebagin ulama atau perwakilan lembaga ulama (MPU Aceh) untuk bermusyawarah.

“Jika ada yang ingin diketehui lebih lanjut, silakan dilakukan dialog secara elegan, dengan mengudang kami untuk dijelaskan atau datang langsung untuk dikomunikasikan. Begitu juga bupati dan wali kota jika ada yang ingin ditanyakan bisa lansung ke pak gubernur, juru bicara, atau biro humas. Jadi tidak ada hambatan komunikasi dalam hal ini,” ujarnya.

Soal adanya pendapat mengapa pembahasan tidak melibatkan ulama saat pergub dirumuskan (dirancang) atau sebelum disahkan, SAG mengatakan pengesahan pergub cambuk itu ditandatangai pada 28 Februari 2018. Di mana pada 14 Februari 2018 sebelum ditandangani, gubernur Aceh telah menggelar pertemuan dengan Forkompinda Plus, yang pertemuannya terdapat perwakilan kejati, perwakilan pangdam, perwakilan kapolda, UIN Ar-Raniry, MPU, yang membahas pergub cambuk tersebut.

“Pada 24 Maret 2018 sebelum penandantangan MoU dengan kemenkumham juga ada tim dari Panitita Muzakarah Internasional, di situ juga ada Abu Daud Zamzami (Ulama sepuh Aceh murid Abua Muda Wali Al-Khalidi), Prof Muslim Ibrahim (ketua MPU Aceh), dan beberapa wakil MPU Aceh lainnya, kecuali Lem Faisal. Jadi hal ini sudah dimusyawarahkan dengan ulama dan dianggap tidak ada sesuatu yang menyalahi,” jelasnya. [Reza Gunawan]

BERBAGI

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here