Beranda Politik Zaini Djalil: Ada Kepala Daerah Buang Uang Miliaran, Padahal Pendapatannya Tidak Seberapa

Zaini Djalil: Ada Kepala Daerah Buang Uang Miliaran, Padahal Pendapatannya Tidak Seberapa

BERBAGI
Tokoh Politik Aceh Zaini Djalil. [Foto: Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Tokoh Politik Aceh Zaini Djalil mengatakan praktek politik uang (money politic) dan kecurangan-kecurangan lainnya selalu terjadi dalam pelaksanaan pemilu di Aceh.

Hal itu dikatakan Zaini Djalil saat menjadi pemateri dalam rapat dengan pendapat masyarakat dengan tema “Praktek politik haram cerminan perilaku politisi” yang digelar oleh Gerakan Pemuda Islam (GPI) Aceh, Minggu (22//4/2018), di Aula Kesbangpol Aceh.

Zaini Djalil menjelaskan, pendapatan halal kepala daerah telah diatur ketetapannya secara hukum oleh pemerintah. Gaji untuk bupati dan wali kota, menurutnya hanya Rp 5 sampai 6 juta, ditambah sedikit tunjangan yang tidak lebih dari seratus juta per bulan.

“Tapi kenapa ada yang mau membuang uang miliaran, jika pendapatannya tidak seberapa? Ini karena ada yang akan didapat dari yang lain,” ujarnya.

Dalam  masa kampanye, kata Zaini Djalil, terjadi transaksi yang luar biasa untuk mahar politik.

“Satu kursi di kabuaten/kota (DPRK) untuk satu suara harganya Rp 300 ribu, di DPRA di atas Rp 500 ribu. Bayangkan saja untuk anggota dewan yang harus memiliki suara ribuan,” jelasnya.

Dalam mengeluarkan uang itu, Zaini Djalil menjelaskan, para kandidat itu tidak hanya mengeluarkan uang pribadi, melainkan juga sumbangan atau pinjaman dari pihak lain, yang harus diganti ketika dia terpilih.

“Saya tidak ingin menyampaikan mana partai dan orangnya, ini praktek umum. Apakah semua partai? Tidak, ada juga yang tidak melakukanya,” ungkap Zaini.

Selain mahar, Zaini menambahkan, ada biaya-biaya besar lain yang harus dikeluarkan saat berkampanye seperti alat peraga, timses serta kebutuhan lainnya.

“Setelah menang, dia harus mempertangugngjawabkan kinerja kepada rakyat dan juga kepada timses,” ujarnya.

Untuk mengatasi dan menghilangkan praktek uang itu, Zaini Djalil mengatakan membutuhkan proses dan waktu yang lama.

“Untuk mengatasi kecurangan-kecurangan yang terjadi, para politisi di Aceh harus sepakat untuk berpolitik dengan cara-cara yang terhormat,” ujarnya.

Para politisi di Aceh, kata Zaini, harus mendukung praktek politik yang mulia.

“Persoalan dipilih atau tidak ini harus kita kembaikan kepada rakyat, biar masyarakat yang menentukannya,” ujar  Zaini.

Melahirkan politik beradap menurut Zaini, bukanlah suatu hal yang tidak mungkin, namun perlu diapresiasi dan didukung oleh seluruh elemen masyarakat, sehingga menjadi semangat bagi mereka yang ingin berbuat baik.

“Masyarakat juga perlu mengkampanyekan politik halal dan mendukung para politisi yang berpolitik dengan mulia,” tambahnya. [Reza Gunawan]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here