Beranda Nanggroe Di Hadapan Massa Ormas Islam, Tgk Muharuddin Tegaskan DPRA Tolak Pergub Cambuk

Di Hadapan Massa Ormas Islam, Tgk Muharuddin Tegaskan DPRA Tolak Pergub Cambuk

BERBAGI
Ketua DPRA Tgk Muharuddin saat menemui massa Aksi Bela Qanun Jinayat 194 di halaman Kantor DPR Aceh. [Foto: Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tgk. Muharuddin, menegaskan bahwa DPRA menolak Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Acara Hukum Jinayat, yang mengatur pelaksanaan hukuman cambuk di lembaga pemasyarakatan (lapas), Kamis (19/4/2018).

Hal itu dikatakan Tgk. Muhar menjawab tuntutan ratusan massa ormas Islam yang menggelar aksi di halaman Kantor DPR Aceh dan mendesak DPRA bersikap tegas terkait diterapkannya hukuman cambuk di lapas.

Tgk. Muharuddin menjelaskan Qanun Jinayat yang mengatur tentang hukum cambuk di Aceh telah disahkan sejak 2013 silam. Hingga kini, Qanun Jinayat dan hukuman cambuk yang dilaksakan selama ini tidak pernah dipersoalkan dan terjadi penolakan.

“Yang menjadi pertanyaan saudara-saudara hari ini, sama yang dipertanyakan oleh DPRA, di mana isi pergub itu bertentangan dengan qanun. Maka dari itu, DPRA dengan tegas menolak Pergub Cambuk itu,” ujar Tgk. Muhar.

DPR Aceh, Tgk. Muhar mengatakan direncanakan besok, Jumat (20/4/2018), akan menggelar rapat paripurna untuk menentukan sikap resmi DPR Aceh.

“DPRA akan memutuskan untuk menggugat Pergub APBA 2018 dan akan menolak Pergub Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Acara Hukum Jinayat,” ungkap politisi Partai Aceh ini.

Kepada bupati dan wali kota di seluruh Aceh, Tgk. Muhar meminta untuk dapat bersikap tegas menolak pergub cambuk tersebut, seperti yang telah disikapi oleh beberapa kepala daerah seperti Aceh Besar, Langsa, Simeulue, dan beberapa kabupaten/kota lainnya.

“Jika seluruh kepala daerah menolak pergub cambuk itu, maka pergub yang telah ditandangani gubernur tidak akan dapat dijalankan, karena yang melaksanakan aturan itu adalah kepala daerah di wilayah hukum masing-masing,” ujarnya.

Orasi Ketua DPR Aceh itu juga didukung oleh sejumlah Anggota DPR Aceh lainnya yang ikut menemui massa ormas Islam itu, seperti halnya Murdani Yusuf dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ketua Fraksi PPP Murdani Yusuf saat berorasi di depan massa Aksi Bela Qanun Jinayat. [Foto: Reza Gunawan]
Dalam orasinya Murdani Yusuf mengatakan DPRA akan melakukan upaya hukum atau judicial review (uji materi) ke Mahkamah Agungm untuk membatalkan Pergub cambuk tersebut.

“Beri kami waktu untuk menempuh dengan cara tehormat sesuai perundang-undangan yang berlaku. Jika tidak bisa, maka akan kami kembalikan nantinya ke masyarakat,” ujarnya.

Murdani menegaskan, DPR Aceh akan berupaya untuk memperjuangkan penegakan syariat Islam di Aceh.

“Kami punya hak memanggil gubernur dan judicial review. DPRA akan berusaha untuk membatalkan pergub cambuk itu dengan menggugatnya ke ke Mahkamah Agung,” ujar Ketua Fraksi PPP di DPRA ini.

Tu Bulqaini saat berorasi di Kantor DPR Aceh. [Foto: Reza Gunawan]
Sementara itu, dari Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Sulaiman Ali, mengatakan Fraksi PAN di DPRA siap berdiri di garis terdepan dalam menegakkan syariat Islam di Aceh.

“DPRA akan menempuh persoalan ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. DPRA juga dalam waktu tidak sampai dua hari akan bersikap untuk menentukan langkah yang akan diambil terhadap pergub cambuk itu dan meminta gubernur untuk mencabutnya,” ungkap Sulaiman.

Selain itu Fraksi Gerinda-PKS dan sejumlah fraksi lainnya juga mendukung penolakan terhadap pergub cambuk tersebut. Namun hal itu akan dinyatakan secara resmi dalam paripurna yang akan digelar besok.

Tu Bulqaini saat berorasi di Kantor DPR Aceh. [Foto: Reza Gunawan]
Ketua FPI Aceh, Tgk. Muslem At-Thahiry berharap kepada para wakil rakyat Aceh di DPRA untuk dapat merealisasikan ucapannya itu, dengan berupaya semaksimal mungkin sesuai kewenangannya untuk membatalkan Pergub Nomor 5 Tahun 2018.

“Sebelum pergub ini dicabut, kami akan terus menggelar aksi ini sampai pergub itu dicabut,” ujarnya.

Usai berorasi, aksi itu ditutup dengan doa. Para massa lalu bergerak menuju Mapolresta Banda Aceh.

“Di Polresta kita tidak lagi menggelar aksi karena akan tiba waktu Ashar. Kita ke Polresta bertujuan untuk mengapresiasi pihak kepolisian yang telah membongkar kasus prostitusi online di Aceh,” ungkap Tgk. Muslem. [Reza Gunawan]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here