Beranda Ekonomi Wali Kota Banda Aceh Serahkan LKPJ 2017 dan Tiga Rancangan Qanun ke...

Wali Kota Banda Aceh Serahkan LKPJ 2017 dan Tiga Rancangan Qanun ke DPRK

BERBAGI
Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman di Sidang Paripurna DPRK Banda Aceh. [Foto: Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman menyerakan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh 2017, Senin (18/4/2018), dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh.

“LKPJ ini secara garis besar memuat kebijakan pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintah,” kata Aminullah dalam sidang paripurna DPRK Banda Aceh.

APBK Banda Aceh 2017, Aminullah menjelaskan, berjumlah Rp 1,34 triliun, yang dapat terealisasi sebesar Rp 1,22 triliun atau 91,01 persen.

“Sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan dari 2016 sebesar 233,9 miliar,” ujarnya.

Dari total APBK itu, kata Aminullah, Pemko Banda Aceh telah mengalokasikan untuk pelayanan dasar sebesar Rp 763,9 miliar atau 57,75 persen untuk sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, keamanan dan ketertiban umum dan linmas serta sosial.

“Untuk belanja urusan pendidikan, Pemko Banda Aceh telah mengalokasikan dana sebesar Rp 596,2 miliar atau sebesar atau 44,28 persen, di mana jumlah itu melebihi ketentuan nasional,” ujarnya.

Kepada wartawan, Aminullah mengatakan LKPJ itu mencakup seluruh akivitas Pemko Banda Aceh 2017. APBK Banda Aceh 2017, menurutnya, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berlaku.

Selain LKPJ 2017, Aminullah juga menyerakan tiga rancangan qanun (raqan) untuk dibahas dan ditetapkan di DPRK Banda Aceh. Rancangan qanun itu antara lain Raqan Banda Aceh tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Raqan Banda Aceh tentang  Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta Raqan Banda Aceh tentang Pendidikan Diniyah Pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar.

Ketua DPRK Banda Aceh, Arief Fadillah, mengatakan LKPJ Pemko Banda Aceh nantinya akan ditanggapi oleh fraksi-fraksi di DPRK Banda Aceh dalam paripurna lanjutan yang akan digelar besok, Kamis (19/4/2018).

“Sementara untuk rancangan qanun yang diusulkan itu nantinya akan dibahas di komisi-komisi terkait di DPRK Banda Aceh, seperti Komisi A, C, dan D, dengan melibatkan tenaga ahli sesuai rancangan qanun tersebut,” ujarnya. [Reza Gunawan]

BERBAGI

1 KOMENTAR

  1. walikota ini langsung melaju dengan action action kerja dalam diam…..aku malu melihat kepala pemerintahan yang hanya bisa mengubah TRUST menjadi weak trust tanpa kerja nyata, namun saya nilai bapak ini seperti sudah berpengalaman bekerja dalam diam…Saludos

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here