Beranda Ekonomi Ini Rincian Dana Transfer Pusat Senilai Rp 48,5 Triliun ke Aceh

Ini Rincian Dana Transfer Pusat Senilai Rp 48,5 Triliun ke Aceh

330
BERBAGI
wilayah Aceh dilihat dari satelit. [Foto: Istimewa]

BANDA ACEH – Pemerintah pusat mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) pada 2018 sebesar Rp 48,5 triliun untuk Aceh. Dana itu,  diperuntukan untuk belanja pemerintah pusat (kementerian dan lembaga) sebesar Rp 13,6 triliun dan selebihnya untuk transfer ke pemerintah daerah dan dana desa.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Aceh, Zaid Burhan Ibrahim, dalam konferensi pers terkait realisasi APBN 2018 triwulan pertama di Aceh, Rabu (4/4/2018), mengatakan selain untuk lembaga dan kementerian pusat di Aceh, dari total Rp 48,5 triliun yang dianggarkan pusat, anggaran itu dialokasikan untuk transfer dana ke daerah berjumlah Rp 30,4 triliun dan dana desa Rp 4,457 triliun.

“Untuk alokasi kementerian/lembaga pusat tertinggi yaitu Kementerian Agama senilai Rp 2,87 triliun disusul Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Rp 2,57 triliun, serta Kementerian Pertahanan Rp 1,76 triliun dan Polri Rp 1,57 triliun,” ujarnya. “Untuk realisasi terbaik saat ini adalah Polri senilai Rp 292 miliar atau 18,2 persen,” tambahnya.

Realisasi anggaran 10 besar kementerian/lembaga pusat di Aceh triwulan pertama 2018. [Dok. Kanwil DJPB Aceh]
Sementara untuk dana transfer ke Pemerintah Aceh, Zaid menjelaskan berjumlah Rp 12,2 triliun, sedangkan untuk kabupaten/kota di Aceh yang tertinggi yaitu Aceh Utara sebesar Rp 1,9 triliun disusul Pidie Rp 1,6 triliun dan Bireuen Rp 1,5 triliun.

Dari sejumlah kementerian/lembaga pusat di Aceh, Zaid mengatakan alokasi dana untuk Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu dari sekitar Rp 5 miliar menjadi Rp 213 miliar. Termasuk juga, Komisi Pemilihan Umum (KIP Aceh), yang anggarannya untuk tahun ini menjadi Rp 520 miliar.

“Ini terjadi karena adanya persiapan pemilihan legislatif dan pilpres pada 2019 mendatang,” ujarnya.

Zaid mengatakan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Aceh berupaya maksimal untuk mengawal agar alokasi dana pusat untuk Aceh sebesar Rp 48,5 triliun itu tidak diselewengkan sedikitpun, serta berupaya agar realisasi jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Dia berharap kepada seluruh elemen masyarakat dan media dapat ikut mengawal realisasi penyaluran APBN di Aceh agar realisasi dana itu bermanfaat untuk masyarakat Aceh.

“Kita berharap, dengan adanya alokasi dana ini perekonomian di Aceh menjadi lebih baik dan kesenjangan ekonomi semakin mengecil,” harapnya.

Berikut rincian anggaran untuk kementerian/lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Aceh pada 2018;

Alokasi APBN 2018 untuk kementerian dan lembaga pusat di Aceh. [Dok. Kanwil DJPB Aceh]
Alokasi APBN 2018 untuk pemerintah daerah di Aceh. [Dok. Kanwil DJPB Aceh]
Penulis: Reza Gunawan

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here