Beranda Ekonomi Gubernur Aceh Diminta Tunda Rencana Pembelian Pesawat

Gubernur Aceh Diminta Tunda Rencana Pembelian Pesawat

BERBAGI
Anggota Komisi IV DPRA, Abdurrahman Ahmad. [Foto: AcehOnline]

BANDA ACEH – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang membidangi pembangunan dan perhubungan, Aburrahman Ahmad, meminta Gubernur Aceh Irwandi Yusuf untuk menunda rencana pembelian pesawat Aero Shark yang akan digunakan untuk memantaiu illegal fishing dan illegal logging di Aceh.

“Rencana pengadaan pesawat itu banyak mendapat respon negatif atau penolakan dari masyarakat Aceh. Ada yang demo dan ada yang membawa pesawat ‘muak airlines” ke DPRA sebagai bentuk penolakan. Jadi lebih baik ditunda dulu,” kata Abdurrahman Ahmad, Kamis (2/3/2018), di Banda Aceh.

Rencana pengadaan pesawat, Abdurrahman menjelaskan telah diusulkan Irwandi Yusuf ke DPRA, yang masuk dalam salah satu rencana proyek tahun jamak (multiyears) 2018-2020, selain sejumlah usulan lainnya. Usulan itu, kata dia, telah dilayangkan gubernur sejak Desember 2017 silam.

“Programnya ditempatkan di Dinas Perhubungan senilai 61,6 miliar lebih untuk pengadaan pesawat termasuk perizinannya. Usulan ini dianggarkan untuk dua tahun yaitu di 2018 sebesar Rp 46,2 milar dan 2019 sebesar 15,4 miliar,” ujarnya.

Surat usulan itu, kata Abdurrahman, telah didisposisikan oleh pimpinan DPRA ke Komisi IV untuk didalami dan dipelajari. Hingga saat ini, Komisi IV belum melakukan kajian, karena sebelumnya pembahasan anggaran masih pada kebijakan umum anggaran, yang belum membahas belanja anggaran (program kegiatan). “Persoalan ini, harus dikaji terlebih dahulu, apa urgensinya dari pengadaaan pesawat itu,” ujarnya.

Namun saat ini, pembahasan APBA 2018 tidak lagi dilakukan di DPRA dan gubernur juga telah mengupayakan rencana untuk menerbitkan peraturan gubernur tentang APBA 2018.

“Jika APBA dipergubkan, maka proyek-proyek tahun jamak (multiyears) tidak bisa berjalan, karena secara aturan harus mendapatkan persetujuan DPRA, baik itu pengadaan pesawat, pembuatan jalan, irigasi, maupun program lainnya. Jadi kalau multiyears, maka program itu akan batal (tidak bisa dilakukan),” ungkap politisi Partai Gerinda ini.

Dalam pergub, Abdurrahman juga menjelaskan program yang bisa dilakukan hanya mencakup persoalan urusan wajib, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, serta urusan sosial lainnya. “Kalau program baru seperti ini tidak bisa dilakukan, apalagi pengadaan pesawat itu tidak konek dengan urusan wajib,” kata dia.

Soal sikap DPRA tentang rencana pembelian pesawat itu, Abdurrahman mengatakan meski penilaian Pemerintah Aceh pengadaan pesawat itu penting, namun DPRA dalam bersikap akan melihat bagaimana respon publik atau masyarakat.

“Jika masyarakat banyak yang menolak, maka kami akan bersikap sesuai dengan respon dari masyarakat. Namun secara kelembagaan atau komisi, DPRA hingga kini belum menentukan sikap, karena harus terlelih dahulu menggelar rapat bersama untuk pegnambilan keputusan,” ujarnya.

Ketika ditanyai bagaimana sikap pribadinya, Abdurrahman mengaku tidak sependapat dengan rencana pemrintah yang berasalan pengadaan pesawat untuk memantau pencurian ikan dan pembalakan liar.

“Kalau pengadaan pesawat belum saatnya untuk Aceh, apalagi pesawat yang akan dibeli adalah pesawat berbadan ringan, kecuali yang dibeli adalah pesawat berbadan besar yang muat 8 atau 12 orang atau helikopter PUMA yang bisa mendarat di mana saja. Itu lebih efektif untuk pengawasan,” ujar Abdurrahman.

“Memang mahal, tetapi lebih efektif. Untuk apa murah, lalu beli banyak tetapi tidak efektif,” tambahnya.

Selain itu, Abdurrahman menambahkan, jika pemerintah Aceh beralasan untuk memantau illegal fishing, menurutnya hal itu adalah kewenangan dan tugas dari pemerintah pusat. Dia juga menilai pengawasan pencurian ikan lebih efektif dilakukan pemerintah pusat yang memiliki kelengkapan alat dan didukung armada yang kuat dari Polisi Air maupun TNI Angkatan Laut.

“Perairan kan dikawal oleh Pemerintah Pusat. Aceh hanya berwenang 12 mil, kalau di atasnya sudah masuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Kalau dengan pesawat kecil, bagaimana mau mengawasi ke sana, siapa yang berani mengunakan pesawat kecil itu,” ujarnya.

Pengawasan illegal fishing, Abfurrahman juga menilai lebih baik menggunakan APBN (Anggaran Pemerintah Pusat), di mana Pemerintah Aceh hanya perlu melaporkan persoalannya ke pemerintan pusat dan meminta pengawasan ketat di perairan Aceh untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Jadi anggaran Aceh untuk pesawat itu bisa digunakan untuk penguatan ekonomi masyarakat, pendidikan, atau untuk rumah dhuafa. Jika ekonomi masyarakat juga sudah kuat, maka tindakan pencurian ikan dan penebangan liar tidak akan terjadi lagi,” ungkapnya.

Abdurrahman menegaskan, jika rencana pengadaan pesawat itu tetep dilakukan Pemerintah Aceh untuk tahun jamak tanpa adanya persetujuan dari DPRA, maka akan melanggar hukum. “Kalau program yang bagus ya tidak masalah, pasti kami akan setuju, tapi jika program itu belum sesuai, maka tentunya berat untuk kami setujui, apalagi jika mendapat banyak respon negatif dari masyarakat,” ujarnya.

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here