Beranda Nanggroe Dinilai Tak Perjuangkan Kepentingan Aceh, Anggota DPR-RI: Kita Jangan Saling Tuding

Dinilai Tak Perjuangkan Kepentingan Aceh, Anggota DPR-RI: Kita Jangan Saling Tuding

BERBAGI
Gedung DPR-RI. [Foto: Istimewa]

BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) asal Aceh, Irmawan, mengatakan banyaknya persoalan Aceh yang tidak diperjuangkan ke Pusat karena buruknya komunikasi antara Pemerintah Aceh dengan anggota DPR RI asal Aceh.

“Ini salah satu faktornya, Jadi kita tidak boleh saling tuding,” kata Irmawan, Kamis, 15 Februari 2018, menanggapi kekecewaan Mualem terhadap wakil rakyat Aceh di Senayan, yang dinilai tidak memperjuangkan kepentingan Aceh di Pusat.

Anggota DPR asal Aceh di Pusat, Irmawan menjelaskan, memiliki komisi dan tugas yang berbeda, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Menurut Irmawan, mereka di pusat telah bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi anggota dewan, baik dari unsur pengawasan, anggaran, termasuk membuat produk undang-undang.

“Saya di Komisi V misalnya, kalau dibilang tidak bermanfaat untuk Aceh saya pikir tidak juga, karena saat ini banyak proyek-proyek skala nasional khususnya infrastruktur yang dianggarkan untuk Aceh. Karena ada saya di Komisi V, anggarannya lebih besar masuk ke Aceh,” ujarnya. “Jadi melihat fungsi DPR tidak bisa dari satu sisi, semua sisi juga harus dilihat.”

Irwaman menilai sangat buruknya komunikasi Pemerintah Aceh sebelumnya, membuat DPR-RI asal Aceh bekerja tidak maksimal untuk kepentingan Aceh. “Jadi di bawah kepemimpinan Pak Irwandi-Nova ini, komunikasinya harus diperbaiki. Sama-sama lah kita membangun Aceh sesuai dengan kapasitas masing-masing, sehingga bisa disinergikan apa yang harus disuarakan dan diperjuangkan anggota DPR-RI asal Aceh,” ujarnya.

Pemerintah Aceh, kata Irmawan, juga harus terbuka dalam hal menyampaikan persoalan Aceh dan program-pgoram yang akan diperjuangkan ke pusat. “Jangan Pemerintah Aceh berjalan ke barat, lalu DPR-RI berjalan ke timur. Akhirnya sendiri-sendiri. Saya pikir lemahnya di situ selama ini. Ke depan itu yang mau kita perbaiki,” ujarnya.

Selama ini, Irmawan menambahkan, para wakil rakyat Aceh di Senayan nyaris tidak pernah menerima informasi dan laporan mengenai persoalan Aceh, akibat komunikasi yang buruk antara Pemerintah Aceh dan Forbes.

“Jadi yang kami perjuangkan tidak terkoordinir. Selama ini, contohnya saya, yang diperjuangkan adalah berdasarkan hasil reses (turun ke daerah pemilihan), apa yang disuarakan oleh konstituen (pemilih) saya, itulah yang saya perjuangkan tanpa adanya koordinir dari pemerintah,” ujarnya,

Komunikasi yang buruk antara Pemerintah Aceh dan Forbes, Irmawan menambahkan, berdampak kepada para wakil rakyat Aceh di Senayan yang tidak dapat berjuang maksimal untuk kepentingan Aceh. “Jadi tidak boleh maen tuduh-tuduh aja,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Irwawan berharap, Pemerintah Aceh termasuk DPR Aceh ke depan dapat bersinergi dengan Forbes DPR-DPD RI asal Aceh untuk bersama-sama membangun Aceh. “Kalau eksekutif dan legislatif tidak sejalan, maka hasilnya juga tidak maksimal,” ujarnya.

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here