Beranda Ekonomi DPRA Melunak, Pembahasan APBA 2018 Dilanjutkan

DPRA Melunak, Pembahasan APBA 2018 Dilanjutkan

BERBAGI
Ketua Banggar DPRA dan TAPA. [Foto: AcehOnline]

BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) akhirnya melunak. Meski pembahasan anggaran beberapa waktu lalu tidak dibahas lagi dan menyerahkan sepenuhnya ke Pemerintah Aceh, namun kemarin, Rabu, 7 Februari 2018, Tim Badan Anggaran DPRA bersama Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) kembali sepakat melanjutkan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2018.

Ketua DPR Aceh Tgk. Muharuddin usai rapat dengan TAPA, Rabu sore (7/2/2018), mengatakan dalam pertemuan tersebut keduanya menyamakan presepsi terkait pembahasan anggaran. Di pertemuan itu juga dibahas mengenai aspek legalitas pembahasan APBA 2018, yang acuannya adalah Permendagri yaitu pembahasan dilakukan antara TAPA dan Tim Banggar DPR Aceh. Keduanya juga sepakat menjadwalkan ulang jadwal pembahasan anggaran, namun tidak ditentukan batasan waktunya.

“Selain itu juga dibahas mengenai TAPA menyiapkan dokumen yang dibutuhkan oleh Banggar. Dokumen yang dibahas adalah dokumen yang diserahkan Pemerintah Aceh pada 31 Juli 2018,” ujarnya.

Ketika ditanyai apakah waktu pembahasan cukup jika dibahas di banggar, di mana sebelumnya DPRA ingin pembahasan di komisi-komisi DPRA, Tgk. Muhar mengatakan hal itu tergantung dari pembahasan nantinya.

“Kita ikuti dulu pembahasannya. Ketika TAPA bisa menjelaskan apa yang ditanyakan oleh Tim Banggar dan bisa dibuktikan dokumen pendukungnya maka saya pikir tidak butuh lama,” ujarnya. “Jika tidak diperkuat dengan dokumen pendukung, maka itu yang nantinya akan membuat terlambat.”

Banggar dan TAPA, kata Tgk. Muhar belum menentukan target kapan pembahasan anggaran selesai dan rencana paripurna pengesahan anggaran. “Jadi kita fokus dulu pembahasan KUA-PPAS dan tahapan selanjutnya. Baru nanti soal paripurna dibahas ketika semuanya sudah selesai,” ujarnya.

Terkait dewan sebelumnya mengatakan tidak ingin lagi membuat komitmen dengan TAPA, Tgk. Muhar menjelaskan hal yang dimaksudkan itu adalah secara prinsip atau kebijakan.

“Sebelumnya yang kami sepakati dengan TAPA tidak ada ujung, harus minta persetujuan gubernur. Jadi tidak ketemu. Tapi kemarin pertemuan non formal pimpinan DPR dengan gubernur, kita sepakati dan samakan presepsi untuk melanjutkan pembahasan R-APBA dan pembahasannya di Banggar. Jadi semua telah disepakati,” ujarnya.

Persoalan kemarin (tidak ada kesepakatan Banggar dan TAPA), Tgk. Muhar juga mengatakan terjadi karena adanya miss komunikasi. “Ya kita tidak ingin terus bertekak dengan TAPA, jadi kami duduk dengan gubernur dan setelah pertemuan dengan gubernur, maka semangat itulah yang ditindaklanjuti oleh TAPA (penjadwalan ulang pembahasan),” ujarnya.

Mengenai pembahasan dilakukan di Banggar, Menurut Tgk. Muhar hal itu dilakukan karena dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri disebutkan bahwa pembahasan anggaran langsung dilakukan oleh TAPA dan Banggar.

“TAPA tidak boleh didelegasikan, begitu juga Banggar tidak boleh komisi-komisi masuk ke Banggar. Jadi ya sudah langsung saja TAPA dan Banggar,” ujarnya.

Ketika ditanyai mengapa sebelumnya DPR Aceh ingin membahas anggaran di komisi, Tgk. Muhar mengatakan hal itu karena situasi saat itu yang waktunya abnormal (singkat), maka DPR Aceh bertujuan untuk mempercepat pembahasan.

“Jika ada hal-hal tekhnis, apakah TAPA bisa menjawab?. Maka teman-teman beranggapan, biarlah pembahasan didelegasikan di komisi, yang semangatnya untuk mempercepat,” ujarnya.

Mekanisme pembahasan, kata Tgk. Muhar, setelah disepakati KUA-PPAS dan adanya Rancangan Keuangan Aceh (RKA), baru nantinya pebahasan didegelasikan ke komisi. “Ini kan masih kebijakan umum, jadi di Banggar dulu,” ujarnya.

Ketika ditanyai apakah dewan melunak karena disetujui aspirasi, Tgk. Muhar membantah hal itu. “Kita tidak cerita aspirasi, boleh teman-temen cek di dokumen yang diserahkan itu apakah ada aspirasi?. Jadi kita tidak cerita aspirasi, belum bicara ke situ lah,” ujarnya.

Namun Tgk. Muhar mengakui sebelumnya DPRA telah mengusulkannya ke TAPA, namun kemudian tidak disetujui. “Semua programnya kita lihat ‘merah’, jadi teman-teman tidak semangat lagi untuk memasukkannya. Kita lihat saja kebijakan selanjutnya seperti apa,” ujarnya. “Jadi yang jelas kita tidak masuk lagi ke aspirasi, tetapi melihat dokumen KUA-PPAS yang telah dirancang (Pemerintah Aceh), apa sih isinya.”

Sementara itu Ketua TAPA, Dermawan, mengatakan dalam pertemuan itu telah disepakati mekanisme pembahasan anggaran. TAPA dan Banggar kembali memulai pembahasan KUA-PPAS yang dimulai pada Kamis pagi, antara TAPA dan Banggar DPRA.

“Untuk hari (sampai kapan pembahasan) belum ditentukan. Jadwalnya akan disepakati kemudian,” ujarnya.

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here