Beranda Ekonomi Pupuk Bersubsidi Langka, Komisi II DPRA Sidak Penyalur

Pupuk Bersubsidi Langka, Komisi II DPRA Sidak Penyalur

BERBAGI

Aceh Besar – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah agen penjualan pupuk (penyalur), Jumat (2/2/2018), di kawasan Lambaro, Aceh Besar. Sidak tersebut dilakukan karena adanya laporan dari petani yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.

Ketua Komisi II DPR Aceh, Nurzahri, bersama para anggota Komisi II lainnya Ramadhana Lubis dan Kartini dalam sidak itu menemukan pupuk urea bersibsidi kosong di sejumlah toko. Para pemilik toko mengaku telah memesan pupuk tersebut ke distributor. “Pupuknya sudah kami tebus, tapi belum sampai,” kata Mahdi, pemilik toko Ramayana Tani.

Menurut Mahdi, kelangkaan pupuk saat ini terjadi karena bergesernya masa tanam, di mana seharusnya dilakukan mulai Oktober hingga Desember. “Sekarang bulan 12 (Desember) para petani baru nanam,” ujarnya.

Di Toko Ramayana Tani harga pupuk urea bersubsidi berkisar 90 ribu per sak ukuran 50 kilogram. Sementara pupuk urea non subsidi berkisar Rp 260 ribu per sak. “Makanya para petani hanya mencari pupuk urea bersubsidi, kalau non subsidi harganya tiga kali lipat,” ujarnya.

Usai meninjau para agen penyalur, Komisi II DPR Aceh juga meninjau gudang tempat penampungan pupuk milik PT Pupuk Iskandar Muda di kawasan Blang Bintang, Aceh Besar. Di sana, para kuli sedang membongkar muatan truk yang mengakut pupuk urea. Petugas gudang tersebut mengatakan mereka baru saja menerima kiriman seribu ton pupuk urea dari PT. PIM di Lhokseumawe.

Ketua Komisi II DPRA, Nurzahri, usai sidak mengatakan dirinya menduga kelangkaan pupuk terjadi karena adanya kesalahan distribusi pupuk ke petani.

“Kuota distributor setiap bulannya sama. Seharusnya berbeda di saat puncak masa tanam (Oktober-Desember). Penyaluran pupuk seharusnya mengacu kepada pola tanam. Ini malah dipukul rata kuotanya setiap bulan. Untuk apa pupuk disalurkan saat musim panen atau ketika petani tidak menanam (musim kering),” ujarnya.

Kelangkaan pupuk, menurut Nurzahri, selalu terjadi setiap tahunnya. Para petani kesulitan mendapatkan pupuk di saat puncak masa tanam. Kelangkaan ini, tidak hanya terjadi di Aceh Besar, melainkan seluruh Aceh.

“Kelangkaan pupuk bersubsidi khususnya urea terjadi juga dikarenakan kouta untuk Aceh hanya 26 persen dari totak kebutuhan, yaitu sekitar 76 ribu ton, sementara kebutuhannya adalah 400 ribu ton,” ujarnya.

Kelangkaan ini, kata Nurzahri, juga disebabkan penggunaan urea berubsidi digunakan untuk tanaman lain selain pangan dan penggunaan lainnya.

“Secara aturan, pupuk urea bersubdisi hanya boleh digunakan untuk tanaman pangan seperti padi dan jagung. Namun kenyataannya banyak yang digunakan untuk tanaman lain seperti hortikultura dan tambak ikan. Secara aturan memang tidak boleh, namun kalau bicara soal hajat hidup para petani ya mau bilang apa,” ujarnya.

“Seharusnya, Pemerintah Pusat mengalihkan saja anggaran impor beras untuk penambahan kuota pupuk bersibsudi para petani. Kan lebih baik jika digunakan untuk subsidi pupuk para petani, agar hasil panen petani meningkat, sehingga tidak perlu impor beras.”

Dalam waktu dekat, kata Nurzahri, Komisi II DPR Aceh akan memanggil pihak terkait seperti dinas pertanian, distributor, serta komite pengawasan penyaluran pupuk (KP3), untuk mempertanyakan kelangkaan pupuk serta mencari solusi penyelesaiannya.

“Tugas kami hanya mengawasi kinerja mereka, seharusnya yang mengawasi penyaluran pupuk itu KP3. Kami akan mempertanyakan kinerja pengawasan mereka. Atau jangan-jangan memang mereka tidak bekerja, makanya pupuk langka,” ujarnya.

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here